Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penumpang Belum Disiplin, Alasan Denda Penalti Commuter Line Dinaikkan

Kompas.com - 25/03/2015, 19:09 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menilai penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line belum bisa disiplin. Karena itu, PT KCJ menaikkan denda penalti dari kartu pembayaran KRL, baik tiket harian berjaminan (THB) maupun kartu multi trip (KMT).

Direktur Operasi dan Komersil PT KCJ Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, setiap hari ada penumpang KRL melakukan rata-rata 25.000 penalti.

"Ini artinya masih banyak penumpang yang belum disiplin. Jadi dengan menaikkan denda penalti ini akan membuat penumpang lebih disiplin," ujar Dwiyana, Rabu (25/3/2015).

Ia menjelaskan, penambahan denda penalti tersebut akan diberlakukan pada 1 April 2015 mendatang. Hal ini menyusul perubahan sistem pentarifan menjadi berdasarkan jarak kilometer yang ditempuh. [Baca: KRL Ganti Hitungan Tarif, Ini Perubahannya]

Adapun denda untuk THB yang semula Rp 5.000 menjadi Rp 10.000. Sedangkan denda untuk KMT yang semula Rp 7.000 menjadi Rp 11.000.

Dwiyana menjelaskan, penalti yang paling banyak dilakukan penumpang yaitu melanggar fasilitas free out. Fasilitas tersebut sebetulnya diberikan bagi penumpang yang harus keluar stasiun setelah tap masuk. [Baca: Mulai 1 April, Saldo Kartu "Multitrip" KRL Tak Boleh Kurang dari Rp 11.000]

Dengan fasilitas tersebut, penumpang bisa keluar stasiun tanpa harus membayar dalam jangka waktu satu jam setelah tap masuk.

Namun, kebanyakan penumpang yang memanfaatkan fasilitas itu tidak mematuhi aturan batas waktu tersebut. Alhasil, saat akan kembali masuk ke stasiun, penumpang pun terkena denda penalti. [Baca: Tak Kembalikan Kartu Berjaminan Commuter Line, Rp 10.000 Melayang]

Ketidakdisiplinan lainnya yang sering dilakukan penumpang yaitu tidak mengembalikan THB. Menanggapi hal itu, PT KCJ juga akan meningkatkan biaya jaminan yang tadinya Rp 5.000 menjadi Rp 10.000. Peningkatan biaya jaminan itu juga akan diterapkan mulai 1 April mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com