Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2015, 15:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Buntut molornya penetapan APBD 2015, para pegawai negeri sipil di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus bersabar menunggu cairnya tunjangan kinerja daerah. Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyesuaikan penghitungan tunjangan kinerja daerah dan anggaran program pembangunan yang harus disesuaikan dengan pagu APBD 2014.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika, Selasa (31/3), mengatakan, tunjangan kinerja daerah (TKD) statis untuk Januari sudah dibayarkan kepada pegawai negeri sipil.

"Kami masih memproses untuk pencairan TKD Februari. Kami usahakan secepatnya dan bisa cair mulai April. Untuk TKD Maret belum jatuh tempo, maka kami utamakan pembayaran TKD Februari," katanya.

Untuk TKD dinamis, menurut Agus, Pemprov DKI masih memproses pengisian poin aktivitas. Proses ini bisa berjalan tanpa menunggu APBD 2015 disahkan karena pada prinsipnya Kebijakan Umum Anggaran sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Poin untuk penghitungan TKD dinamis bakal berkurang jumlahnya karena harus disesuaikan dengan pagu APBD 2014. Pemprov DKI mengusulkan poin untuk TKD dinamis Rp 7.500, turun dari rencana semula Rp 9.000.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, meskipun ada penyesuaian terhadap pagu APBD 2014, belanja pegawai tahun ini tetap sebesar Rp 19 triliun.

"Belanja sebesar itu juga belum tentu semua terpakai," katanya.

Agus menambahkan, semua PNS sudah menerima gaji sampai Maret. "Yang belum menerima gaji yang termasuk pegawai tidak tetap. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru tidak mengatur soal pegawai tidak tetap," katanya.

Ribuan pegawai tidak tetap yang saat ini dipekerjakan Pemprov DKI tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti di bagian tata usaha, satuan polisi pamong praja, Dinas Perhubungan dan Transportasi, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Siapkan paripurna

DPRD DKI Jakarta berencana menggelar Rapat Paripurna pada Rabu ini untuk melaporkan hasil kerja panitia angket. Ketua Panitia Angket DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji mengatakan, penyelidikan telah selesai dilakukan.

"Kami sudah bertemu pimpinan Dewan untuk melaporkan hasil kerja panitia angket. Untuk sementara, kesimpulan kami adalah terjadi pelanggaran undang-undang terkait penyerahan dokumen APBD 2015 kepada Kemendagri," katanya.

Terbengkalai

Dua kapal penyeberangan milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melayani rute Kepulauan Seribu belum bisa beroperasi sejak akhir Desember 2014 lalu hingga saat ini, seperti terlihat pada Senin (30/3).

Kepala Unit Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dishub DKI Jakarta Tiodor Sianturi mengatakan, perbaikan dua kapal tersebut menunggu turunnya anggaran tahun ini. Perbaikan kapal yang anggarannya di atas Rp 200 juta harus melalui prosedur lelang.

"Selain lelang perbaikan kapal, salah satu mesin kapal lainnya juga harus diganti. Anggaran yang satu paket," ujarnya.

Belum beroperasinya kapal-kapal tersebut membuat warga yang ingin ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu mengandalkan kapal kayu atau yang disebut kapal ojek.

"Kami pulang dari Pulau Pari hari Senin karena kemarin (Minggu) kapal ojek pun tidak ada," ujar Dimas (24), warga Jakarta yang berlibur ke Kepulauan Seribu. (JAL/FRO)

-----------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di Harian Kompas pada Rabu, 1 April 2015, dengan judul "Pegawai Tunggu Tunjangan"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan 'May Day', Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Rayakan "May Day", Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Megapolitan
Pakar Ungkap 'Suicide Rate' Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Pakar Ungkap "Suicide Rate" Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Megapolitan
Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi 'May Day'

Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi "May Day"

Megapolitan
3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com