Ahok: Kalau Dibilang Enggak Kerja, Pak Jokowi Dong...

Ia juga tidak sepakat bila dikatakan selama tahun 2014 tidak bekerja. "Kalau saya dibilang enggak kerja, Taufik salah sasaran. Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowi dong, kan 10 bulan (tahun 2014) Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok, gue cuma dua bulan," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (6/4/2015). 

Basuki kemudian menjelaskan penyebab serapan APBD 2014 rendah. Hal ini dikarenakan perintah atau instruksi Jokowi saat menjadi Gubernur DKI dahulu.

Mereka berdua memutuskan untuk mengganti semua pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diduga kerap bekerja sama dengan oknum DPRD DKI untuk memasukkan pokok pikiran (pokir).

"Makanya dalam sejarah DKI yang paling banyak terjadi penyerapan anggaran paling rendah itu anggaran tahun 2014. Karena kami copot pokir-pokir DPRD," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Pokir-pokir inilah yang terindikasi anggaran siluman oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI. [Baca: Kata Taufik, Ini Dua Kegagalan Pemprov DKI pada Tahun 2014]

Kata dia, pokir dari APBD 2012 hingga RAPBD 2015 mencapai Rp 40 triliun. Selama DKI belum membuka adanya pokir ini, baik eksekutif maupun legislatif tidak ada yang mengakui memasukkan anggaran siluman sejak tahun 2012 lalu.

"Jadi bukan berarti Pak Jokowi kagak kerja, tetapi kami kagak mau dianggap kerja tetapi dicolongin oknum-oknum. Pendapatan kami juga di atas Rp 5,8 triliun, khususnya pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama," kata Basuki.

Sebelumnya Taufik menyesali keputusan Jokowi Basuki untuk menaikkan jumlah APBD sebesar hampir Rp 20 triliun dari APBD tahun sebelumnya. Hal itu terjadi saat penetapan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Padahal, APBD tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 50,109 triliun. Hal itulah dinilainya menjadi penyebab defisitnya APBD DKI tahun 2014. [Baca: Taufik Anggap Jokowi-Ahok Sudah Merusak Tata Pengelolaan Anggaran di DKI]