RS Sumber Waras Bantah Jual Lahan karena Dekat dengan Ahok

Sebab, pada awalnya pihak yang berniat membeli lahan RS Sumber Waras adalah PT Ciputra Karya Utama.

Direktur RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara menuturkan, pihaknya baru mengetahui jika Pemprov DKI tertarik membeli lahan milik mereka pada Mei 2014. Itupun, kata dia, melalui pemberitaan di media massa pada sekitar Mei 2014. (Baca: Dipertanyakan, Keterlibatan Ahok dalam Proses Negosiasi Lahan Sumber Waras)

"Pada Mei 2014 muncul running text di televisi yang menyatakan Pemprov DKI mau membeli lahan kami senilai 1,7 triliun," kata Abraham saat kunjungan anggota DPRD DKI ke RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, Rabu (19/8/2015).

Menurut Abraham, pada awalnya mereka tidak terlalu memusingkan pemberitaan tersebut. Namun, ia menyebut pemberitaan mengenai rencana Pemprov DKI membeli lahan milik mereka semakin hari semakin gencar. (Baca: Ahok Tentang Ciputra Bangun Mal di Lahan RS Sumber Waras)

Hal tersebut menimbulkan pertanyaaan di kalangan yang telah mengadakan kerja sama dengan RS Sumber Waras, tak terkecuali dengan PT Ciputra Karya Utama yang berniat membeli lahan yang berlokasi di Grogol, Jakarta Barat itu. (Baca: Wagub DKI: Pembelian Lahan RS Sumber Waras Bukan Inisiatif Ahok)

"Mereka bertanya lahan yang mau dijual kok malah dikerjasamakan," ujar Abraham. Setelah itu, kata Abraham, pihaknya berinisiatif ingin menemui Ahok untuk meminta klarifikasi. 

Dalam pertemuan itu, ia menyebut Ahok mengatakan tak akan memberikan izin perubahan peruntukan bagi lahan RS Sumber Waras, dari fungsi sebagai rumah sakit ke fungsi komersial. (Baca: Ahok Tolak Ubah Peruntukan Lahan RS Sumber Waras Jadi Mal)

Yang artinya, walaupun PT Ciputra Karya Utama bisa membeli lahan milik RS Sumber Waras, mereka tidak akan mendapatkan izin untuk membangun mal di lokasi tersebut. (Baca: Ahok: Ada Nota Kesepahaman Gubernur dan Ketua DPRD soal Sumber Waras)

"Waktu itu Pak Ahok bilang kalau DKI lagi butuh yang namanya rumah sakit. Akhirnya dia bilang mending kami saja yang beli dengan harga sesuai NJOP (nilai jual objek pajak). Waktu itu NJOP-nya Rp 20 Juta per meter persegi," tutur Abraham.