Cetak Biru Tata Kota Jakarta Harus Transparan

Menurut Komnas HAM, bila Pemprov transparan, warga Jakarta pun tidak menaruh curiga saat ada pembebasan lahan maupun penggusuran untuk keberlangsungan pembangunan.

"Tata kota DKI harusnya menjadi konsumsi publik dari awal sampai akhir sehingga masing-masing orang yang (rumahnya) terkena proyek mengetahui secara khusus sehingga ada persiapan. Masyarakat harus dipahamkan kegunaannya apa," sebut Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Menurut Nurkhoiron, banyak warga terutama warga korban penggusuran yang tidak mengetahui tindak lanjutan tempat gusuran mereka. Padahal masyarakat adalah modal utama dalam membangun kota.

"Dalam konteks penanggulangan banjir itu seperti apa maunya Pemprov. Banyak warga yang tidak tahu ke depan tempat pengusuran itu mau diapain. Aspirasi warga yang tiap tahun kena banjir juga tidak diikutkan. Mereka malah dianggap menganggu, membuat banjir. Masyarakat tidak diangap sebagai modal untuk membangun tata kota," terang Nurkhoiron.