Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Pidato, Saya Tidak Pernah Baca Naskah

Kompas.com - 09/09/2015, 19:12 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membaca naskah ketika berpidato maupun menyampaikan sambutan.

Oleh karena itu, Basuki mengaku tidak tahu adanya rencana anggaran penyusunan naskah pidato gubernur sebesar Rp 805 juta dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016. 

"Makanya, saya bilang, selama ini saya pidato enggak pernah baca naskah deh. Kecuali naskah kalau sidang paripurna di DPRD," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (9/9/2015). [Baca: Ahok Tidak Tahu Anggaran Naskah Pidato Gubernur Rp 805 Juta]

Dengan adanya temuan itu, Basuki berencana mengevaluasi rencana anggaran tersebut.

Anggaran tersebut bukan hanya dialokasikan untuk penyusunan naskah pidato gubernur, melainkan juga untuk pembayaran gaji pegawai harian lepas (PHL) yang menyusun pidato gubernur.

"Kalau PHL yang menyusun naskah pidato, berarti PNS-nya ngapain dong?" kata Basuki. 

Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN) berencana mempekerjakan 14 pegawai yang khusus mengurus naskah sambutan gubernur. [Baca: Apa Tugas Penyusun Pidato Ahok yang Anggarannya Capai Rp 805 Juta?]

Tujuh di antaranya merupakan PHL dengan gaji sekitar Rp 2,7 juta tiap bulannya. Mereka bertugas mencari data bahan naskah pidato yang akan dibacakan gubernur. Mereka juga akan mendapat konsumsi. [Baca: DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Rp 805 Juta untuk Naskah Pidato Ahok]

Kemudian, empat orang tenaga ahli bertugas untuk menyusun naskah pidato gubernur. Setiap tenaga ahli tersebut akan dibayar dengan gaji sekitar Rp 5 juta tiap bulannya. Mereka merupakan tenaga ahli dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan ekonomi. Tiga orang sisanya merupakan operator dengan plafon gaji Rp 4,3 juta per bulan.

Kemudian, menurut Basuki, apakah rancangan anggaran ini terbilang fantastis?

"Tergantung, kalau mereka digaji di bawah Rp 1 miliar setahun, enggak ada dong. Kalau kamu misalnya gaji Rp 3 juta sebulan, kamu hitung saja tujuh orang. Tapi, kalau tenaga ahli enggak mungkin (digaji) Rp 3 juta, minimal (gaji) Rp 10 juta. Coba dikali 30 kali setahun, anggarannya sudah Rp 750 juta," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

Megapolitan
Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Megapolitan
Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Megapolitan
Siap Bertarung dengan Benyamin-Pilar pada Pilkada Tangsel, Gerindra: Kami Punya Sejarah, Selalu Melawan Petahana

Siap Bertarung dengan Benyamin-Pilar pada Pilkada Tangsel, Gerindra: Kami Punya Sejarah, Selalu Melawan Petahana

Megapolitan
Gerindra Bakal Pertimbangkan Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024

Gerindra Bakal Pertimbangkan Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024

Megapolitan
Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya

Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Gerindra Kantongi 7 Nama Kader Internal untuk Pilkada Tangsel, Tak Ada Komika Marshel Widianto

Gerindra Kantongi 7 Nama Kader Internal untuk Pilkada Tangsel, Tak Ada Komika Marshel Widianto

Megapolitan
Kaesang Dinilai Tak Cocok Jadi Cawalkot Bekasi karena Tak Lahir dan Besar di Bekasi

Kaesang Dinilai Tak Cocok Jadi Cawalkot Bekasi karena Tak Lahir dan Besar di Bekasi

Megapolitan
Gerindra Pastikan Bakal Usung Kader Internal pada Pilkada Tangsel 2024

Gerindra Pastikan Bakal Usung Kader Internal pada Pilkada Tangsel 2024

Megapolitan
Diisukan Maju Cawalkot Bekasi, Kaesang Disebut Butuh Panggung Politik buat Dongkrak Popularitas

Diisukan Maju Cawalkot Bekasi, Kaesang Disebut Butuh Panggung Politik buat Dongkrak Popularitas

Megapolitan
Zoe Levana Terjebak 4 Jam di Jalur Transjakarta, Bisa Keluar Setelah Bus Penuh Penumpang lalu Jalan

Zoe Levana Terjebak 4 Jam di Jalur Transjakarta, Bisa Keluar Setelah Bus Penuh Penumpang lalu Jalan

Megapolitan
Cibubur Garden Eat & Play: Harga Tiket Masuk, Wahana dan Jam Operasional Terbaru

Cibubur Garden Eat & Play: Harga Tiket Masuk, Wahana dan Jam Operasional Terbaru

Megapolitan
Fakta-fakta Komplotan Begal Casis Polri di Jakbar: Punya Peran Berbeda, Ada yang Bolak-balik Dipenjara

Fakta-fakta Komplotan Begal Casis Polri di Jakbar: Punya Peran Berbeda, Ada yang Bolak-balik Dipenjara

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun di 'Flyover' Summarecon Bekasi, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

Kecelakaan Beruntun di "Flyover" Summarecon Bekasi, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com