Belum Final, Anggaran dan Lokasi Kunker ke Luar Negeri DPRD untuk Tahun 2016

"Untuk tahun 2016 anggarannya belum ditentukan sih pastinya, nanti kita akan koordinasi. Kita kan coba merencanakan tahun depan itu ke enam negara. Tetapi ditentukan setelah pembahasan dengan Dewan," ujar Dame di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (7/10/2015).

Dame mengatakan, dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri biasanya memberikan daftar 21 negara sister city DKI yang bisa dikunjungi anggota Dewan.

Setelah itu, anggota Dewan baru menentukan negara mana yang mereka pilih untuk dikunjungi. Biasanya, ada empat sampai enam negara yang dipilih.

Dame mengatakan bisa saja Komisi D pergi berkunjung ke Rotterdam, Belanda tahun depan seperti yang mereka inginkan.

Akan tetapi, penentuan lokasi itu sampai saat ini belum final karena pembahasan RAPBD DKI 2016 juga belum rampung. (Baca: DPRD DKI Yakin Kejadian "Numpang Kencing" Tak Terulang di Rotterdam)

Dame mengomentari soal rancangan kegiatan (RK) Kesekretariatan Dewan 2016 yang tersebar dan dikutip berbagai media.

Isinya mengenai jumlah anggaran kunker luar negeri sebesar Rp 1,120 miliar dan juga rincian lokasinya. Menurut Dame, RK tersebut bukanlah RK final.

"RK itu tuh dipakai saat rapat pembahasan dengan alat kelengkapan Dewan. Itu baru rancangan. Belum keluar RK finalnya, itu masih rancangannya saja. Masih berubah-ubah," ujar Dame.

Dame juga menjelaskan prediksi realisasi kunker luar negeri selama ini. Dame mengatakan pelaksanaan kunjungan kerja luar negeri sangat tergantung pada volume pekerjaan anggota Dewan.

Pada tahun 2014, anggota Dewan hanya merealisasikan satu kunker luar negeri dari empat kunker yang direncanakan. Pada tahun 2015, malah belum satu kalipun.

"Jadi belum tentu semua terealisasikan. Semua kan tergantung volume pekerjaan. Kalau bisa dilaksanakan tapi kalau engga, ya engga usah," ujar dia.

Sebagai informasi, usulan kunjungan ke Rotterdam merupakan bagian dari rencana kerja Komisi D. Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti kunjungan yang telah dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke kota tersebut.

Anggota Komisi D, Prabowo Soenirman, menilai, badan legislatif perlu menindaklanjuti kerja yang telah dilakukan badan eksekutif sebagai bagian dari pengawasan.