Staf tersebut, kata dia, pernah terkait dengan kasus PHL fiktif yang pernah terjadi di wilayah Jakarta Timur. Ratna mengaku sudah memerintahkan pendataan terhadap para PNS yang terlibat di dalam kasus tersebut.
"Kita masih melakukan pengusutan. Apabila sudah ketahuan, PNS tersebut akan kita pecat sesuai aturan yang berlaku," ujar dia.
Ratna mengakui di instansinya masih terdapat oknum PNS yang masih berani melakukan kecurangan. Ia menyebut para PNS tersebut adalah orang-orang lama yang kerap melakukan hal serupa sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas.
"Saya di dinas memang ditugaskan membenahi yang kotor menjadi bersih," ujarnya.
Dugaan mengenai adanya PNS di Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur yang merangkap sebagai PHL berawal dari pernyataan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Ia menyebut ada PNS yang merangkap PHL. PNS tersebut, lanjut dia, menerima gaji PHL tiap bulannya melalui Bank DKI.
"Ini gila (oknum) Dinas Pertamanan dan Pemakaman 'mainnya'. Saya punya datanya dan dia merangkap, terima uang PHL," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2015).