Tak Terima PNS Baru, Ahok akan Bajak Pegawai Kementerian/Lembaga

Sebab, menurut dia, jumlah PNS DKI sudah berlebih. Saat ini, jumlah PNS di Pemprov DKI Jakarta mencapai 69.000 orang. (Baca juga: "PNS DKI Sudah Harus Pintar Melihat Tanda Mau Dipecat Ahok")

"Saya enggak mau menerima PNS baru lagi, sudah kebanyakan. Saya mau memperbanyak PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) saja seperti PPSU (pekerja penanganan prasarana dan sarana umum)" kata Basuki saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI di Balai Kota, Kamis (17/12/2015). 

Ia mengaku lebih memerlukan tambahan PPSU dibandingkan dengan PNS. Menurut Basuki, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah lingkungan Jakarta yang bersih dan tidak ada genangan air. (Baca: Dua Kadis Mundur di Era Ahok, PNS DKI Disebut Butuh Ketenangan )

Selain itu, menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta akan lebih banyak mengeluarkan anggaran jika merekrut PNS.

"Kalau PNS kami semakin payah, kami mau bajak pegawai kementerian dan lembaga saja. Bapak dan Ibu yang pusing menyeleksi pegawai, lalu kami bajak," kata Basuki. 

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan membuka tes eselon I. (Baca: Kata Ahok, Dulu PNS DKI Harus Bisa Main Golf kalau Ingin Naik Jabatan)

"Kami buka tes untuk stok jabatan eselon I, Januari akan dimulai tesnya dan seluruh kementerian bisa ikut (seleksi). Untuk tes jabatan eselon II, belum kami buka karena masih banyak pejabat yang baik-baik," ujar Basuki.