Gara-gara Aset DKI, Ahok-Djarot Saling Sindir

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan aset atau lahan DKI yang disewa oleh pihak swasta semakin melebar. Masalah ini pun membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saling sindir di media.

Mereka membela kepentingannya masing-masing. Ahok membela relawan pendukungnya, "Teman Ahok" yang menggunakan aset Pemprov DKI di Kompleks Graha Pejaten sebagai sekretariat mereka.

Di sisi lain, Djarot membela partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disebut juga menggunakan aset negara sebagai kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Bagaimana Gubernur itu Wakil Gubernur itu bisa "berbalas pantun" di media?

Hal ini berawal dari terungkapnya Sekretariat "Teman Ahok" yang berada di atas lahan DKI. Lahan itu dikerjasamakan dengan BUMD, PT Sarana Jaya dan dikerjasamakan lagi dengan pihak swasta lainnya. Lahan yang ditempati merupakan pinjaman dari konsultan publik Cyrus Network, Hasan Nasbi.

Djarot pun mengimbau "Teman Ahok" menempati tempat lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu terkait pemerintahan di DKI Jakarta.

"Saran saya, sebaiknya (Teman Ahok) cari (tempat) yang lain yang lebih netral, jangan dipakai untuk politik, tetapi secara aturan boleh. Kenapa sih, memang enggak ada yang lain?" kata Djarot, Senin (21/3/2016) lalu.

Ahok pun langsung bereaksi mendengar saran Djarot tersebut. Ia pun menyinggung banyaknya partai politik yang menyewa lahan milik Pemprov DKI. Termasuk partai tempat Djarot bernaung, PDI-P.

"Kalau Pak Djarot merasa ini etika yang dilanggar, kalau gitu Pak Djarot suruh kantor PAC PDI-P pindah dulu, dong, kalau soal etika. Etika kan soal perasaan kan. Kalau aturan, enggak ada yang dilanggar," ujar Ahok.

Bahkan Juru bicara "Teman Ahok", Singgih Widiyastono, mengatakan, saran Djarot tersebut bertujuan menghambat kinerja relawan yang sedang giat-giatnya mengumpulkan data KTP agar Ahok ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

Tak hanya itu, ia menyebut saran yang dilontarkan Djarot merupakan bentuk kecemburuannya karena tidak dipilih untuk menjadi calon wakil gubernur pendamping Ahok pada Pilkada DKI 2017.

"Sebenarnya, Ahok mau Djarot tetap jadi wakilnya, tetapi dia lebih pilih independen, makanya tidak bisa bareng sama beliau lagi. Mungkin Pak Djarot cemburu, tadinya dia mau jadi wakil, tetapi Pak Ahok mintanya dia jadi independen, apalagi dong masalahnya kalau tidak cemburu," kata Singgih.