Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD DKI Jengah, Kunker ke Jepang Malah Dikira Plesiran

Kompas.com - 18/05/2016, 08:02 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beberapa kali mengeluhkan negatifnya respons publik terhadap anggota dewan yang kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini dia ungkapkan di tengah-tengah penjelasannya mengenai kunjungan Seoul Metropolitan Council ke DPRD DKI Jakarta kemarin.

"Di Indonesia, kami diberitakan seolah jalan-jalan, uang sakunya wah besar. Padahal mah enggak gitu," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (17/6/2016).

Dalam kunjungan sister city yang lalu, Prasetio pergi ke Tokyo, Jepang, bersama tiga anggota DPRD yang lain. Kata Prasetio, satu orang anggota Dewan dibekali uang Rp 18 juta.

"Satu orang Rp 18 juta belum potong makan dan potong hotel. Wah enggak cukup bos. Sewa mobil di sana tiga hari saja Rp 30 juta," ujar Prasetio.

Prasetio mengaku lebih banyak berjalan kaki selama di Tokyo. Untungnya, kata Prasetio, Jepang merupakan negara yang ramah bagi pejalan kaki. Mereka bisa melihat banyak orang memilih berjalan kaki untuk beraktivitas.

Ia membantah jika disebut hanya bersenang-senang selama berada di Tokyo. Apalagi biaya hidup di sana begitu tinggi, anggota Dewan juga kesulitan untuk mendapatkan makanan.

Selama di sana, anggota Dewan mengurus keperluan sehari-hari secara mandiri. Sebab, pemerintah Jepang tidak menyediakan akomodasinya.

"Yang agak beruntung itu yang ke Korea karena pemerintah sana sangat membantu. Anggota Dewan dijemput lalu selama di sana juga dijamu," ujar Prasetio.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Maman Firmansyah juga pergi ke Jepang.

"Hari pertama kita di Tokyo ketemu dengan parlemen Tokyo. Hari kedua kita ke pusat kendali bawah tanah," ujar Maman.

Hari berikutnya, mereka berkunjung ke Dinas Kebersihan setempat untuk melihat reklamasi yang menggunakan material sampah. Setelah itu, mereka mengunjungi Kedutaan Besar Indonesia yang ada di sana.

"Hari terakhir barulah kita istirahat karena mau pulang. Lelah juga kita. Jadi enggak ada waktu untuk jalan-jalan segala macam," ujar Maman.

"Kita cuma sehari ambil nafas," celetuk Prasetio.

Prasetio malah balik mengkritik eksekutif yang lebih sering melakukan kunjungan sister city. Kata dia, sudah banyak pejabat DKI yang ke Tokyo dan melihat hal yang sama dengan anggota DPRD DKI. Namun, kunjungan eksekutif tidak pernah menghasilkan kebijakan konkret di Jakarta.

"Implementasinya mana? Itu kan sama-sama berangkat pakai duit rakyat. Kok kalau saya yang berangkat seolah-olah saya hanya jalan-jalan. Empat hari saya di sana, pulang selalu pukul 21.00. Saya minta ke eksekutif yang sudah diikirim ke Jepang, Cina dan yang lain, implementasikan ke Jakarta karena ini bagus sekali," ujar Prasetio.

Meski dikritik publik, Prasetio memilih menerima saja. Hasil kunjungannya ke Jepang pun sudah dirangkum dalam sebuah laporan untuk bisa didiskusikan bersama pihak eksekutif. Harapannya, hal-hal baik yang ada di sana bisa diterapkan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com