Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: "Teman Ahok" Sudah Membuat Sistem yang Sangat Baik

Kompas.com - 23/06/2016, 14:24 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem yang diterapkan kelompok relawan pendukungnya, "Teman Ahok", dalam proses pengumpulan data KTP sudah sangat baik. Sebab, semua KTP yang masuk harus disertai dengan pencantuman nomor ponsel.

Tujuan pencantuman nomor ponsel adalah untuk memberitahukan kepada pemilik nomor ponsel atas dukungannya yang sudah diterima.

"Teman Ahok sudah membuat sistem yang sangat baik. Semua KTP yang masuk, begitu masuk ke komputer itu kasih notifikasi 'terima kasih Anda telah memberikan dukungan'," ujar dia di Balai Kota, Kamis (23/6/2016).

Ia menilai sistem itulah yang membuat kelima anggota yang melakukan kecurangan mudah terdeteksi, dan akhirnya diberhentikan.

"Kalau kamu dapat notifikasi, tapi kamu merasa enggak dukung, kamu protes enggak? Nah, yang lima main itu ketahuan pas notifikasi, makanya dipecat," ujar Ahok.

Ahok kemudian membandingkan sistem pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok dengan yang pernah dilakukannya pada 2010-2011. Saat itu, Ahok tengah berupaya maju pada Pilkada 2012 melalui jalur independen.

Menurut Ahok, saat itu proses pengumpulan KTP yang dilakukannya tanpa disertai pengisian formulir dan tanpa pencantuman nomor telepon.

"Kenapa ngumpulin KTP paling bahaya, karena kamu kalau ngegaji orang gede, dia enggak ngumpulin, kamu rugi dong. Kalau kamu pakai jatah Rp 500 perak satu KTP, bisa dia copy semua bohongin kamu," ucap Ahok.

Pada Kamis (22/6/2016), sejumlah mantan penanggung jawab pengumpul KTP Teman Ahok mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengumpulan KTP dukungan untuk Ahok. Ada lima mantan relawan Teman Ahok yang memberikan testimoni, yakni Paulus Romindi, Richard Sukarno, Dody Hendaryadi, Kusnun Nurun, dan Dhella Noviyanti.

Menurut Paulus, ada praktik kecurangan dalam pengumpulan data KTP. Kecurangan itu dilakukan di tingkat bawah oleh para pengumpul data KTP. Praktik curang tersebut biasa disebut barter oleh para pelaku.

Sementara itu, data yang dioper itu disebut dengan KTP oplosan. Menurut Richard, terjadi pertukaran KTP antar-pengumpul. Praktik kecurangan ini, kata dia, dilakukan agar masing-masing pengumpul mencapai target per pekan yang ditetapkan oleh Teman Ahok.

Kompas TV Teman Ahok Bantah Tudingan Curang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com