Babak Baru Proses Pengosongan Kompleks Eks 3 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerahan rumah Rizal alias Icang, warga Komplek Eks 3 Mei, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (1/7/2016), menjadi babak baru dalam kisruh perebutan kompleks antara warga dengan Kodam Jaya. Ketua Forum Eks 3 Mei, Puji Santoso menyayangkan keputusan Icang.

Ia dan warga lainnya yang saat ini sibuk mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Negara (BPN), mengkhawatirkan jika rumah Icang akan diambil alih dan diubah menjadi markas TNI. Apalagi, rumah Icang berada di paling depan gerbang masuk kompleks.

"Kalau rumahnya di belakang masih tidak apa-apa, ini rumahnya di depan, akan berdampak ke ratusan rumah lainnya," kata Puji, Jumat.

Hal yang sama dirasakan Ari, ia saat ini sibuk bolak-balik kecamatan untuk mengajukan penerbitan sertifikat. Ia menduga setelah rumah Icang, rumah lainnya satu per satu akan menyusul diserahkan ke Kodam Jaya.

"Sia-sia perjuangan kami selama ini," ujarnya.

Adapun penyerahan rumah Icang memiliki drama sendiri. Sejak dua pekan lalu, Icang ditahan di Polres Metro Jakarta Timur karena disangka menjadi provokator kerusuhan yang terjadi awal Juni lalu.

Minggu (5/6/2016), kerusuhan pecah di Komplek Eks 3 Mei. Sejak dini hari hingga pagi, segerombolan orang misterius melempari rumah warga dengan botol kaca dan batu. Warga lalu marah karena anggota TNI yang mendirikan posko di area masjid tersebut hanya tidur-tiduran saat penyerangan terjadi.

Menurut Ari, saat itu ia hanya melihat Icang meneriaki para tentara dengan membacakan 8 Wajib Tentara. Beberapa hari berselang, Icang dipanggil polisi. Ia dilaporkan oleh anggota TNI telah merusak posko dan melakukan kekerasan terhadap salah satu anggota. Ia pun ditahan di Polres Metro Jakarta Timur.

Kuasa hukum Icang, Muslih, mengaku sehari sebelum Icang menyerahkan rumahnya, ia akan mendaftarakan permohonan praperadilan Icang ke pengadilan. Namun saat itu Icang meminta permohonan itu ditahan dulu. Sebab kakak Icang berencana menghadap Pangdam Jaya untuk membebeaskan Icang.

Jumat sore itu, warga hanya tergeleng-geleng heran mendengar Marni, kakak Icang, mengosongkan rumah dengan alasan ini adalah upaya tukar guling untuk membebaskan adiknya. Marni menyebut ia sudah membuat kesepakatan dengan penyidik di Polres Jakarta Timur dan Dandim 05/05 Jakarta Timur terkait pembebasan Icang yang ditukar dengan rumah itu.

"Ini sudah kesepakatan keluarga. Tolong warga tidak usah ikut campur, saya kakaknya," kata Marni.

Istri Icang pun hanya pasrah, ia enggan diwawancarai karena sedang dalam tekanan berat. Warga yang tadinya akan menggelar rapat malamnya pun terpaksa membatalkan. Mereka dirundung kecemasan akan nasib mereka ke depannya.

Sebagian warga bahkan disebut tidak bekerja. Termasuk Puji yang batal pulang kampung karena adanya masalah ini. Pihak Kodam Jaya sendiri masih mengklaim seluruh kompleks dan isinya adalah aset milik mereka sesuai register Inventarisasi Kekayaan Negara TNI AD dengan nomor 30505006.

Sebanyak 207 warga diminta angkat kaki dari rumah orang tua mereka karena sudah tidak berhak menempati rumah itu. Namun BPN telah menerbitkan surat blokir atas tanah yang bersifat permanen setelah warga melaporkan kisruh lahan ini.

Pihak manapun termasuk TNI tidak bisa mengklaim tanah tersebut selama surat tersebut belum dicabut oleh pelapor. Surat yang dibuat pada 9 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Gunawan, menyebutkan, bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi dan dipetakan ternyata bidang tanah di perumahan Eks 3 Mei dan Yon Angkub, Jakarta Timur belum pernah diterbitkan sertifikat oleh BPN Jakarta Timur.

Dalam surat tersebut juga menjelaskan adanya tindak lanjut dengan peninjauan ke lokasi pada 6 April 2016, namun dalam peninjauan tersebut ada penolakan dari TNI AD Kodam Jaya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf. Heri Prakosa memastikan bahwa komplek beserta isinya milik TNI AD meskipun BPN telah menyebut komplek ini sebagai tanah tak bertuan.

Ketika Kompas.com menanyakan perihal surat yang menyatakan ini milik Kodam Jaya, Heri menyebut surat itu tak penting.

"Saya nggak pegang, Itu ada di Zidam. Lagian apa juga pentingnya bagi Kodam," tutupnya.