Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Akan Deklarasi Ahok-Djarot, Sekjen PDI-P Bilang Tunggu Tanggal Mainnya

Kompas.com - 11/09/2016, 10:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum memutuskan sikapnya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada Pasal 40 ayat (1), untuk mengusung calon kepala daerah, diperlukan minimal 20 persen kursi.

Dari 106 kursi DPRD DKI Jakarta, minimal 22 kursi untuk mengusung calon kepala daerah. Sementara itu, PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Tak sedikit partai politik lain yang menunggu keputusan PDI-P. Beredar kabar, PDI-P akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung jelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI selesai.

"Jadi, memang belum diambil keputusan. DPP masih memberikan masukan-masukan kepada Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/9/2016) malam.

Hanya saja, ia memastikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PDI-P adalah yang terbaik. Selain itu, pasangan yang akan diusung PDI-P akan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang membumi.

Selain itu, partai politik juga mempersiapkan kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga. Seperti salah satu contohnya Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam rangka memerangi narkoba.

Kemudian, PDI-P juga bekerja sama dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk menampilkan wajah politik yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian, apakah PDI-P kembali akan mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok? Beredar kabar, PDI-P kembali mengusung pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kalau dari Pak Ahok, kami menunggu. Masukan-masukan sudah disampaikan dan dalam momentum yang tepat. Ibu Ketua Umum akan mengambil keputusan," kata Hasto.

Tarik ulur serta misterinya keputusan PDI-P ini membuat banyak pihak lain berspekulasi. Salah satu contohnya politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai yang menyebut PDI-P akan mengumumkan deklarasi pasangan Ahok-Djarot pada Kamis (8/9/2016) atau Jumat (9/9/2016).

Namun, kenyataannya PDI-P belum juga mengumumkan sikap mereka.

"Politik ini akan ada muaranya ke sana sehingga tunggu saja tanggal mainnya," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendatang Baru di Jakarta Akan Diskrining, Disnakertrans DKI: Jangan Sampai Luntang-Lantung

Pendatang Baru di Jakarta Akan Diskrining, Disnakertrans DKI: Jangan Sampai Luntang-Lantung

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Sulit Urus Akta Lahir, Pengelola: Mereka Ada Tunggakan Sewa

Warga Rusun Muara Baru Sulit Urus Akta Lahir, Pengelola: Mereka Ada Tunggakan Sewa

Megapolitan
Pengelola Bantah Adanya Praktik Jual Beli di Rusunawa Muara Baru Jakarta Utara

Pengelola Bantah Adanya Praktik Jual Beli di Rusunawa Muara Baru Jakarta Utara

Megapolitan
Gangster Bawa Senjata Kelillingi Tanjung Duren, Polisi Pastikan Tak Ada Korban

Gangster Bawa Senjata Kelillingi Tanjung Duren, Polisi Pastikan Tak Ada Korban

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Brigadir RAT, Sebut Kematian Disebabkan Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Brigadir RAT, Sebut Kematian Disebabkan Bunuh Diri

Megapolitan
Suramnya Kondisi RTH Tubagus Angke, Diduga Jadi Tempat Prostitusi dan Banyak Sampah Alat Kontrasepsi Berserakan

Suramnya Kondisi RTH Tubagus Angke, Diduga Jadi Tempat Prostitusi dan Banyak Sampah Alat Kontrasepsi Berserakan

Megapolitan
Polda Sulut Benarkan Brigadir RAT Jadi Ajudan Pengusaha di Jakarta, tetapi Tak Izin Pimpinan

Polda Sulut Benarkan Brigadir RAT Jadi Ajudan Pengusaha di Jakarta, tetapi Tak Izin Pimpinan

Megapolitan
Mantan Karyawan Gelapkan Uang Resto Milik Hotman Paris untuk Bayar Utang Judi dan Beli Motor

Mantan Karyawan Gelapkan Uang Resto Milik Hotman Paris untuk Bayar Utang Judi dan Beli Motor

Megapolitan
Pabrik Arang di Balekambang Baru Disegel, Warga Sudah Hirup Asap Pembakaran Arang Selama 15 Tahun

Pabrik Arang di Balekambang Baru Disegel, Warga Sudah Hirup Asap Pembakaran Arang Selama 15 Tahun

Megapolitan
Baru Kerja Sebulan, Eks Manajer Resto Milik Hotman Paris Gelapkan Uang Rp 172 Juta

Baru Kerja Sebulan, Eks Manajer Resto Milik Hotman Paris Gelapkan Uang Rp 172 Juta

Megapolitan
Sudah 4 Bulan Permukiman Cipayung Depok Banjir, Akses Jalan Bulak Barat-Pasir Putih Terputus

Sudah 4 Bulan Permukiman Cipayung Depok Banjir, Akses Jalan Bulak Barat-Pasir Putih Terputus

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Segera Bangun RDF Plant Baru di Rorotan dan Pegadungan

Pemprov DKI Diminta Segera Bangun RDF Plant Baru di Rorotan dan Pegadungan

Megapolitan
Terima 256 Aduan Soal THR Lebaran 2024, Pemprov DKI Beri Tenggat Perusahaan hingga Akhir Tahun Ini

Terima 256 Aduan Soal THR Lebaran 2024, Pemprov DKI Beri Tenggat Perusahaan hingga Akhir Tahun Ini

Megapolitan
Banjir di Permukiman Depok Tak Surut 4 Bulan, Ketua RT Duga karena Tumpukan Sampah Tak Ditangani

Banjir di Permukiman Depok Tak Surut 4 Bulan, Ketua RT Duga karena Tumpukan Sampah Tak Ditangani

Megapolitan
Ulah Pengemudi Mobil Dinas Polri di Depok: Tabrak Motor lalu Kabur, Berujung Dibawa Satlantas

Ulah Pengemudi Mobil Dinas Polri di Depok: Tabrak Motor lalu Kabur, Berujung Dibawa Satlantas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com