Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Jakarta Barat: Jadi Anak Buah, Risiko Dimarahi...

Kompas.com - 23/09/2016, 18:57 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi meluruskan aduan seorang warga Krendang yang membuat dirinya ditegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Anas tak berharap Ahok akan meralat pernyataannya.

Ia hanya pasrah selama ini sering diomeli.

"Ya saya sebagai anak buah kerja benar aja dimarahin. Udah risiko kan," kata Anas di kantornya, Jumat sore (23/9/2016).

Anas mengatakan bahwa kebijakannya menertibkan rumah yang ditempati seorang warga bernama Andre di Krendang sudah benar karena sudah sesuai sertifikat dari BPN yang menyatakan bahwa tanah itu milik Hairanah.

Kewenangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sendiri sudah sesuai UU Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, dan SK Gubernur Nomor 886 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Penguasaan/Pemakaian Tanah Tanpa Hak di Wilayah DKI Jakarta.

Kamilus, staf Ahok bidang pengaduan mengatakan, Andre mengklaim tanpa keputusan pengadilan. Ia menjelaskan bahwa reaksi Ahok yang begitu keras ketika menerima aduan Andre karena Ahok tak mengetahui duduk persoalannya.

"Namanya masyarakat kan dia punya hak untuk mengadu, harus begitu supaya merasa ditanggapi. Makanya itu langsung saya telepon Pak Wali (Anas), dikumpulin semua, apakah Pak Wali salah ataukah pelapornya yang salah. Ini untuk meyakinkan Pak Gubernur," kata Kamilus.

Kamilus tak tahu apakah Ahok akan meralat pernyataannya dan meminta maaf ke Anas. Anas sendiri mengatakan tidak akan menggugat Andre meski merasa nama baiknya dirugikan.

"Kalau kita dizalimi, dosanya ditanggung sama yang menzalomi, semoga kemudian rejeki juga bertambah, amin. Itu yang penting bagi saya," kata Anas.

Pada Kamis pagi lalu, Ahok menelepon Anas dari pendopo Balai Kota di hadapan para wartawan dan warga. Ia memarahi Anas karena menerima dua aduan warga Jakarta Barat soal tanah.

"Eh Pak Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang, salah alamat lagi. Ini ada pengaduan. Saya lihat kamu ngaco," kata Ahok kesal.

"Nanti urus sama orang saya ini, tanyain sama dia yang mana (masalahnya). Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana. Jangan jadi centeng-centeng orang lu," kata Ahok menyudahi percakapannya dengan Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com