Kadisdik DKI: Dana KJP Lebih Besar Dibanding KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto, menjelaskan dana yang terdapat di dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP) jumlahnya lebih besar dibanding dana yang ada di dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Besarannya memang kalau untuk KIP itu kan Rp 1 juta untuk siswa SMA/SMK tiap tahunnya. Sekarang kalau besarannya KJP itu 1 bulan dapat Rp 375.000 untuk siswa SMA/SMK. Sekarang kira-kira, siswa pilih yang mana? Pilih KJP, karena besarannya lebih besar dari KIP," kata Sopan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/11/2016).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kata dia, memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih KJP atau KIP. Hanya saja, siswa dilarang untuk menikmati dua fasilitas itu secara bersamaan. Siswa non-DKI Jakarta yang bersekolah di Jakarta bisa mendapatkan KIP.

"Sekali lagi, keliru itu yang menyatakan kami menolak KIP. Kami memberi peluang kepada masyarakat untuk pilih yang mana, silahkan," kata Sopan.

Dia menampik proses pembuatan KJP membutuhkan waktu yang lama. Dia menjelaskan, proses pembuatan KJP melalui satu pintu, yakni pihak sekolah.

"Kemudian kami punya tim verifikasi yang akan melakukan visitasi untuk menentukan siswa ini layak enggak untuk dapat KJP. Setelah itu kami rekomendasikan BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mengeluarkan SKTM (surat keterangan tidak mampu), kalau sudah keluar, dibawa ke dinas untuk diusulkan dapat program (KJP). Itu doang, apanya yang susah," kata Sopan.

(Baca: Mengapa Pemegang KJP Tidak Boleh Terima KIP?)

Sebelumnya, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merasa heran dengan Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan ke Jakarta. Padahal, KIP, kata Anies, merupakan program Presiden Joko Widodo.

Penolakan itu terjadi saat Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika dia nanti terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

(Baca: Memahami KJP dan KIP.)