Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Klaim Serap 45 Persen Anggaran

Kompas.com - 26/12/2016, 12:15 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mengklaim telah menyerap anggaran 2016 hingga 45 persen. Hanya saja, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengaku belum mendapat datanya secara detail.

"Kalau secara lisan, saya tanya teman-teman ada peningkatan penyerapan. Saya lagi minta untuk laporan tertulis dari masing-masing bidang, total (serapan anggaran) pastinya belum tahu, tapi perkiraan saat ini ada di posisi 45 persen," kata Djafar, saat dihubungi wartawan, Senin (26/12/2016).

(Baca: Serapan Anggaran Minim karena Lahan Eks Kedubes Inggris)

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebut serapan anggaran Dinas Pertamanan dan Pertamanan DKI Jakarta pada 2016 hanya mencapai 27 persen, dari total anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.

Rendahnya serapan disebabkan karena sebagian anggaran dialokasikan untuk pembelian lahan bekas Kedubes Inggris. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta batal membeli lahan tersebut pada tahun ini.

Selain itu, rendahnya serapan anggaran disebabkan karena kegagalan lelang.

"Gagal lelang itu penyebabnya karena secara administrasi banyak yang tidak memenuhi syarat. Penyedia jasa tidak memenuhi kualifikasi, jadi belum sampai maju, baru proses administrasi ternyata tidak memenuhi syarat. Hal-hal semacam itu penyebabnya gagal lelang," kata Djafar.

Dia mengatakan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta menjalankan sistem lelang dengan lelang konsolidasi atau menyatukan paket-paket kecil sehingga pemenang lelang pelaksana proyek di Jakarta bukan lagi kontraktor abal-abal.

Djafar mengakui, sistem lelang konsolidasi ini membutuhkan waktu lebih lama dibanding lelang lainnya.

"Sementara saya masuk ke Distamkam (dilantik menjadi Kepala Distamkam) itu baru mulai Juni, belum ada proses apa-apa, memang (lelang) telat mulainya. Kami menyadari, keterlambatan waktu itu memang termasuk di dalamnya, kami lalai, kami terlambat untuk segera memproses (lelang). Makanya untuk tahun 2017, sejak awal sudah kami mulai untuk mengajukan pelelangan-pelelangan," ucap Djafar.

Kompas TV Ahok: Lahan Bekas Kedubes Inggris Milik Pemerintah Inggris
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com