Saat Protes Pengurus RT/RW soal Qlue Akhirnya Didengarkan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada April 2016, para pengurus RT dan RW se-Jakarta berbondong-bondong mendatangi ruang rapat Komisi A DPRD DKI untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi A dan eksekutif.

Tujuan kedatangan mereka hanya satu, yakni menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sistem pemberian insentif berbasis laporan aplikasi Qlue. Menurut mereka, kewajiban-kewajiban pengurus RT dan RW bertambah setelah adanya Qlue.

Masalah pertama yang mereka keluhkan adalah soal adanya uang Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.500 per laporan untuk RW. Uang tersebut juga bukan untuk uang pribadi ketua RT dan RW, tetapi untuk uang operasional di lingkungan mereka.

Mahmud Ujang, perwakilan RW dari Kelurahan Pinangranti mengatakan, dia sudah menjadi pengurus RT sejak tahun 1980. Sekarang, dia sudah menjadi pengurus RW. Selama itu, kata Mahmud, dia dan warga lain menjalankan tugas sebagai pengurus RW atas dasar pengabdian, bukan karena ada honor.

Dia tersinggung ketika merasa diperintah oleh Pemprov DKI. Mereka merasa bukan pegawai Pemprov DKI.

"Enggak ada uang ini-itu kami juga tetap jalan kok," kata Mahmud dalam rapat itu.

Meski mendapat insentif, kebijakan laporan via Qlue saat itu justru dianggap memberatkan para pengurus RT dan RW. Menurut Mahmud, pengurus RT dan RW seolah-olah menjadi pegawai Pemprov DKI yang diwajibkan melapor 3 kali sehari, padahal tidak setiap hari ketua RT berkeliling lingkungannya.

Mereka juga memiliki pekerjaan utama di luar tugas sebagai RT dan RW.

"Kami bukan masalah uangnya, Pak. Masa sehari RT dan RW cuma jadi kuli amatiran yang dihargai Rp 10.000? Kami punya harga diri, Pak. Enggak ada uang Qlue, kami juga bisa makan. Banyakan juga duit gua kali," kata Mahmud.

Kegaduhan muncul

Para pengurus RT dan RW itu lalu mulai membentuk forum-forum. Forum RT/RW sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta pada September 2016.

Tuntutan mereka masih sama yaitu menolak penggunaan aplikasi Qlue sebagai dasar pemberian dana operasional.

Sekjen Forum RT/RW DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, membeberkan berbagai permasalahan Qlue kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Ketika itu, Prasetio menerima Forum RT/RW yang berdemo.

"Kami dipaksa untuk menyampaikan laporan lewat Qlue 3 kali sehari, sudah kayak makan obat. Kami sinyalir pengadaan barang dan jasa ini ada unsur korupsi karena tidak transparan," kata Lukmanul.

Prasetio menjelaskan, sebenarnya ide pelaporan masyarakat melalui aplikasi Qlue adalah ide yang baik. Namun setelah mendengar berbagai keluhan, DPRD DKI Jakarta pun bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Surat tersebut termasuk hasil rekomendasi Komisi A yang sebelumnya sudah melakukan rapat mediasi dengan RT dan RW.