Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Protes Pengurus RT/RW soal Qlue Akhirnya Didengarkan Ahok

Kompas.com - 18/01/2017, 08:32 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada April 2016, para pengurus RT dan RW se-Jakarta berbondong-bondong mendatangi ruang rapat Komisi A DPRD DKI untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi A dan eksekutif.

Tujuan kedatangan mereka hanya satu, yakni menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sistem pemberian insentif berbasis laporan aplikasi Qlue. Menurut mereka, kewajiban-kewajiban pengurus RT dan RW bertambah setelah adanya Qlue.

Masalah pertama yang mereka keluhkan adalah soal adanya uang Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.500 per laporan untuk RW. Uang tersebut juga bukan untuk uang pribadi ketua RT dan RW, tetapi untuk uang operasional di lingkungan mereka.

Mahmud Ujang, perwakilan RW dari Kelurahan Pinangranti mengatakan, dia sudah menjadi pengurus RT sejak tahun 1980. Sekarang, dia sudah menjadi pengurus RW. Selama itu, kata Mahmud, dia dan warga lain menjalankan tugas sebagai pengurus RW atas dasar pengabdian, bukan karena ada honor.

Dia tersinggung ketika merasa diperintah oleh Pemprov DKI. Mereka merasa bukan pegawai Pemprov DKI.

"Enggak ada uang ini-itu kami juga tetap jalan kok," kata Mahmud dalam rapat itu.

Meski mendapat insentif, kebijakan laporan via Qlue saat itu justru dianggap memberatkan para pengurus RT dan RW. Menurut Mahmud, pengurus RT dan RW seolah-olah menjadi pegawai Pemprov DKI yang diwajibkan melapor 3 kali sehari, padahal tidak setiap hari ketua RT berkeliling lingkungannya.

Mereka juga memiliki pekerjaan utama di luar tugas sebagai RT dan RW.

"Kami bukan masalah uangnya, Pak. Masa sehari RT dan RW cuma jadi kuli amatiran yang dihargai Rp 10.000? Kami punya harga diri, Pak. Enggak ada uang Qlue, kami juga bisa makan. Banyakan juga duit gua kali," kata Mahmud.

Kegaduhan muncul

Para pengurus RT dan RW itu lalu mulai membentuk forum-forum. Forum RT/RW sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta pada September 2016.

Tuntutan mereka masih sama yaitu menolak penggunaan aplikasi Qlue sebagai dasar pemberian dana operasional.

Sekjen Forum RT/RW DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, membeberkan berbagai permasalahan Qlue kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Ketika itu, Prasetio menerima Forum RT/RW yang berdemo.

"Kami dipaksa untuk menyampaikan laporan lewat Qlue 3 kali sehari, sudah kayak makan obat. Kami sinyalir pengadaan barang dan jasa ini ada unsur korupsi karena tidak transparan," kata Lukmanul.

Prasetio menjelaskan, sebenarnya ide pelaporan masyarakat melalui aplikasi Qlue adalah ide yang baik. Namun setelah mendengar berbagai keluhan, DPRD DKI Jakarta pun bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Surat tersebut termasuk hasil rekomendasi Komisi A yang sebelumnya sudah melakukan rapat mediasi dengan RT dan RW.

Akhirnya dihapus

Satu bulan setelah demo, Basuki atau Ahok ternyata memutuskan untuk mengabulkan permintaan RT dan RW. Ahok mencabut pergub yang mewajibkan RT dan RW melapor lewat Qlue.

Ahok mencabut Pergub No 903 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW di DKI Jakarta itu sebelum dia cuti kampanye.

"Ada SK-nya, ditandatangani Pak Petahana (Ahok). Pencabutan SK 903, sudah dicabut," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari, kepada Kompas.com, Selasa (17/1/2017).

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono mengatakan, Ahok tidak menginginkan ada kegaduhan menjelang pilkada. Alasan itu yang mendasari Ahok mencabut peraturan gubernur mengenai kewajiban RT dan RW melapor melalui Qlue.

"Karena masyarakat banyak komplain, khususnya RT dan RW, muncul banyak forum, apalagi mau pilkada, ini kan jadi gaduh. Itulah pertimbangan beliau (Ahok)," kata Bambang.

Dengan dicabutnya pergub tersebut, dana operasional untuk RT dan RW tidak lagi berkaitan dengan laporan melalui Qlue. Para ketua RT dan RW hanya harus membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) per tiga bulan. SPJ tersebut sebagai syarat mendapatkan dana operasional untuk tiga bulan berikutnya.

"Pak Gubernur Ahok juga sudah keluarkan lagi pergub yang baru. Untuk sementara, biaya operasional tidak ada kaitannya dengan laporan Qlue," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan di UI, Saksi Sebut Mobil HRV Berkecepatan Tinggi Tabrak Bus Kuning

Kecelakaan di UI, Saksi Sebut Mobil HRV Berkecepatan Tinggi Tabrak Bus Kuning

Megapolitan
Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Tewasnya Siswa STIP yang Diduga Dianiaya Senior

Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Tewasnya Siswa STIP yang Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Diduga Ngebut, Mobil Tabrak Bikun UI di Hutan Kota

Diduga Ngebut, Mobil Tabrak Bikun UI di Hutan Kota

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Tinggalkan Mayat Korban di Kamar Hotel

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Tinggalkan Mayat Korban di Kamar Hotel

Megapolitan
Siswa STIP Dianiaya Senior di Sekolah, Diduga Sudah Tewas Saat Dibawa ke Klinik

Siswa STIP Dianiaya Senior di Sekolah, Diduga Sudah Tewas Saat Dibawa ke Klinik

Megapolitan
Terdapat Luka Lebam di Sekitar Ulu Hati Mahasiswa STIP yang Tewas Diduga Dianiaya Senior

Terdapat Luka Lebam di Sekitar Ulu Hati Mahasiswa STIP yang Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Dokter Belum Visum Jenazah Mahasiswa STIP yang Tewas akibat Diduga Dianiaya Senior

Dokter Belum Visum Jenazah Mahasiswa STIP yang Tewas akibat Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Polisi Pastikan RTH Tubagus Angke Sudah Bersih dari Prostitusi

Polisi Pastikan RTH Tubagus Angke Sudah Bersih dari Prostitusi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Diduga akibat Dianiaya Senior

Mahasiswa STIP Tewas Diduga akibat Dianiaya Senior

Megapolitan
Berbeda Nasib dengan Chandrika Chika, Rio Reifan Tak Akan Dapat Rehabilitasi Narkoba

Berbeda Nasib dengan Chandrika Chika, Rio Reifan Tak Akan Dapat Rehabilitasi Narkoba

Megapolitan
Lansia Korban Hipnotis di Bogor, Emas 1,5 Gram dan Uang Tunai Jutaan Rupiah Raib

Lansia Korban Hipnotis di Bogor, Emas 1,5 Gram dan Uang Tunai Jutaan Rupiah Raib

Megapolitan
Polisi Sebut Keributan Suporter di Stasiun Manggarai Libatkan Jakmania dan Viking

Polisi Sebut Keributan Suporter di Stasiun Manggarai Libatkan Jakmania dan Viking

Megapolitan
Aditya Tak Tahu Koper yang Dibawa Kakaknya Berisi Mayat RM

Aditya Tak Tahu Koper yang Dibawa Kakaknya Berisi Mayat RM

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Tegaskan Parkir di Minimarket Gratis

Kadishub DKI Jakarta Tegaskan Parkir di Minimarket Gratis

Megapolitan
Koper Pertama Kekecilan, Ahmad Beli Lagi yang Besar untuk Masukkan Jenazah RM

Koper Pertama Kekecilan, Ahmad Beli Lagi yang Besar untuk Masukkan Jenazah RM

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com