Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Petakan 1.047 TPS Rawan pada Putaran Kedua Pilkada DKI

Kompas.com - 17/04/2017, 21:00 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, Bawaslu memetakan 1.047 TPS yang tergolong rawan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Bawaslu DKI Jakarta mengklasifikannya menjadi lima jenis potensi kerawanan.

"Rawan 1 itu termasuk rawan dari aspek akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih. Jumlahnya ada 375 TPS," ujar Jufri di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (17/4/2017).

TPS rawan kategori dua merupakan TPS yang rawan dalam ketersediaan logistik. Jumlahnya ada 199 TPS yang tersebar di DKI Jakarta. TPS rawan kategori tiga yakni yang berpotensi adanya politik uang, ada 129 TPS.

TPS rawan kategori empat adalah TPS-TPS yang dikhawatirkan adanya keterlibatan penyelenggara negara. Jumlahnya sebanyak 123 TPS. Terakhir, TPS rawan kategori lima  adalah TPS yang berpotensi adanya kerawanan dalam aspek prosedur pemungutan dan penghitungan suara, sebanyak 221 TPS.

Jufri mengatakan, panitia pengawas lapangan (PPL) di tingkat kelurahan akan memberikan fokus perhatian pada TPS-TPS rawan tersebut pada hari pencoblosan 19 April 2017.

"TPS-TPS yang rawan ini teman-teman PPL memfokuskan monitoringnya di wilayah sana, memperkuat pengawas TPS. TPS kan ada pengawas pemilu, maka kami perkuat TPS-nya untuk menjaga agar TPS-TPS tersebut tidak terjadi pelanggaran," kata Jufri.

Bawaslu DKI Jakarta juga menggandeng 25 perguruan tinggi di Indonesia untuk turut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Ke-25 perguruan tinggi tersebut akan ditempatkan di lima kota di DKI Jakarta.

Bawaslu DKI Jakarta akan dibantu pengawas pemilu dari provinsi lain di Indonesia.

"Insya Allah teman-teman pengawas provinsi lainnya juga akan ikut berpartisipasi, pengawas se-Indonesia akan hadir di DKI Jakarta untuk mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta," kata Jufri.

Baca juga: Bawaslu Tangani 41 Dugaan Pelanggaran, 2 Dinyatakan Tindak Pidana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com