"Permainan Ular Tangga" ala Djarot...

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah "permainan ular tangga" dibuat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ketika masih menjabat.

Arti istilah itu, Basuki atau Ahok tidak segan menurunkan eselon seorang PNS hingga menjadi staf jika berbuat kesalahan.

Sebaliknya, mereka yang dalam posisi staf bisa diangkat sebagai pejabat eselon jika kinerjanya dinilai baik. Dari waktu ke waktu, permainan ular tangga ini masih dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melakukan rotasi pejabat eselon II yang setingkat dengan wali kota, kepala dinas, asisten sekda, wakil wali kota, hingga sekretaris kota pada Kamis (14/7/2017) kemarin.

Djarot melantik 221 pejabat yang terdiri dari eselon II, III, dan IV di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rinciannya, 18 pejabat eselon II, 58 pejabat eselon III, dan 145 pejabat eselon IV. Lantas, seperti apa permainan ular tangga ala Djarot?

Hanya demosi

Sejumlah pejabat eselon II dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Meski demikian, mereka tidak langsung distafkan atau grounded begitu saja.

Djarot melakukan demosi terhadap mereka dari berstatus pejabat eselon II a menjadi eselon II b.

(Baca juga: Target Para Pejabat yang Dilantik Djarot...)

Meski demosi, mereka masih pejabat eselon II. Hal itu terjadi pada mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Arifin, mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Blessmiyanda, dan mantan Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi.

Mereka dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, Arifin didemosi karena masalah penyerapan anggaran.

"Catatan yang pertama perumahan itu adalah penyerapan anggaran, soal pembebasan lahan," ujar Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis.

Sementara itu, Blessmiyanda didemosi karena masalah lelang. Agus tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan demosi ini.

Ia mengatakan, kesalahan Bless tidak perlu dijadikan konsumsi publik. Sementara itu, Djarot menjelaskan alasannya melakukan demosi terhadap Wahyu Haryadi.

Adapun Wahyu dinilai kurang tegas dalam menjaga lingkungan di Jakarta Utara. "Pak Wahyu baik ya, tapi karena terlalu baik itu. Makanya kita cari orang yang bukan hanya baik tapi juga tegas menjaga wilayahnya," ujar Djarot.