Wakil Ketua DPRD DKI Khawatir Lahan Proyek NCICD Akan Kumuh jika Dibiarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan Pemprov DKI Jakarta segera menentukan kewenangan lahan kosong dalam proyek tanggul laut raksasa.

Pantauan Kompas.com, terdapat lahan dengan lebar 20 meter dari tanggul baru sampai tanggul yang lama.

"Ini nanti pengurukannya tanggung jawab siapa Pak? Pemprov DKI atau BBWSCC? Jangan lama-lama, nanti bisa muncul bangunan liar lagi, kumuh lagi loh Pak," ujar Taufik kepada Kepala BBWSCC T Iskandar di kawasan Cilincing, Kamis (10/8/2017).

Taufik ikut dalam kunjungan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan BBWSCC ke proyek pembangunan tanggul air. Taufik meminta pengurukan lahan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan tanggul laut.

Baca: Lahan Krematorium di Cilincing Akan Dibebaskan untuk Proyek NCICD

Jika dilakukan secara terpisah, Taufik yakin lahan yang sudah dibebaskan Pemprov DKI akan kembali dipenuhi bangunan liar. Kepastian ini juga berpengaruh terhadap persiapan anggaran.

Taufik mengatakan Pemprov DKI bisa menganggarkan dalam APBD DKI 2018 jika diberi kewenangan untuk menguruk lahan itu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan dia akan meminta Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menjaga area tersebut sebelum ada pembangunan.

Mengenai kewenangan, Saefullah mengatakan hal itu akan dibicarakan dalam rapim di Balai Kota.

Baca: Anies-Sandi Diminta Pahami Pembangunan NCICD untuk Atasi Banjir Rob

Jika jadi kewenangan Pemprov DKI, Saefullah mengatakan tempat itu nanti akan dibangun taman agar warga bisa rekreasi di taman sambil melihat laut.

"Dulu saya kepinginnya setelah tanggul taman ada jalan inspeksi. Itu nanti bisa buat akses kendaraan umum, jadi orang mau lihat pantai mudah. Kita pikirkan sambil jalan lah, nanti dirancang dengan Bappeda," ujar Saefullah.