Djarot Harap Rusunami Murah di Stasiun Tanjung Barat Tak Dimonopoli

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambut positif proyek pembangunan rumah susun pada area transit oriented development (TOD) Stasiun Tanjung Barat. Kendati demikian, Djarot berharap penjualan rusun ini tepat sasaran.

"Saya beri masukan supaya rusun ini tidak diperjualbelikan dan dimonopoli oleh orang yang akan memborong karena harganya ini murah, terutama untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), tidak boleh," ujar Djarot usai acara groundbreaking TOD Stasiun Tanjung Barat, Selasa (15/8/2017).

(Baca juga: Djarot Menduga Ada Oknum yang Ajak Warga Tak Bayar Sewa Rusun)

Djarot mengatakan, mereka yang membeli unit rusun sedianya belum memiliki rumah. Warga kelas menengah juga tidak boleh membeli lima unit rusun sekaligus untuk dijual kembali.

Djarot menegaskan, rusun konsep TOD dengan stasiun ini harus tepat sasaran. Dengan konsep TOD yang terintegrasi stasiun, Djarot juga berharap masyarakat bisa lebih sering menggunakan transportasi umum, terutama commuter line.

"Itu yang saya harapkan, sehingga saya tadi sampaikan, penghuni apartemen ini kalau bisa dibatasi kepemilikan kendaraan pribadinya," ujar Djarot.

Perumnas dan PT KAI melakukan groundbreaking pembangunan proyek rumah susun dengan konsep TOD di Stasiun Tanjung Barat.

Rusun TOD ini bentuk inovasi hunian yang terinterasi dengan transportasi umum, khususnya commuter line.

Di lokasi ini, akan dibangun tiga tower yang terdiri dari 1.232 unit hunian dengan total 29 lantai.

(Baca juga: Pengembangan TOD Harus Terpadu)

Semua itu akan dibangun di lahan seluas 15.244 meter per segi dan dengan nilai investasi sekitar Rp 705 miliar.

Sebanyak 25 persen unit rusun ini diperuntukan pada MBR. TOD ini juga akan menyediakan zona komersial dan juga lahan parkir seluas 4.186 meter per segi.