Disdik DKI Minta Warga Laporkan Penerimaan KJP yang Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto meminta warga melapor apabila menemukan penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang salah sasaran.

Dinas Pendidikan akan langsung mencabut KJP tersebut dari orang yang terbukti tidak berhak menerima bantuan.

"Kalau memang yang bersangkutan itu tidak sesuai, laporkan saja, pasti kami akan copot itu, akan cabut KJP-nya," ujar Sopan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (21/8/2017).

(Baca juga: Djarot Ancam Cabut KJP dan BPJS Milik Penerobos Trotoar)

Sopan menyampaikan, penerima KJP diseleksi melalui beberapa tahapan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk diusulkan ke sekolah tempat anak didik yang bersangkutan bersekolah.

"Sekolah nanti datang ke rumahnya, melakukan verifikasi, benar enggak nih orang ini miskin, benar enggak orang ini berhak," kata dia.

Setelah itu, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan meninjau dan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu bagi warga yang terverifikasi.

Oleh karena itulah Dinas Pendidikan meyakini semua penerima KJP adalah warga yang berhak. (Baca juga: Djarot Pastikan Mudah Deteksi Tarik Tunai KJP)

Menurut Sopan, jumlah penerima KJP saat ini masih relevan bila dilihat berdasarkan data World Bank.

"Data penerima KJP itu masih relevan karena justru rekomendasi World Bank lebih dari itu, jadi kami masih berada di spare itu. Jadi kalau menggunakan data itu disebut masih valid," ucap Sopan.