Pinjaman Dana MRT Bebani APBD DKI, Ini Kata Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak mempermasalahkan beban APBD yang semakin berat karena menanggung utang pinjaman PT Mass Rapid Transit (MRT) kepada Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).

Menurut Djarot, itu merupakan risiko pemerintah yang harus diambil demi kepentingan masyarakat.

"Pasti membebani anggaran tapi kalau kita enggak berani, sekarang bagamana?" ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (26/8/2017).

(Baca juga: Djarot Berterima Kasih DPRD DKI Setujui Tambahan Dana Fase II MRT)

Utang tersebut harus dibayar dengan menggunakan APBD DKI setiap tahunnya. Meski demikian, Djarot mengatakan, kemacetan yang terjadi saat ini juga menimbulkan kerugian bagi negara.

Baik dalam hal bahan bakarnya dan juga lingkungan. Oleh karena itu, Djarot menilai, pinjaman oleh PT MRT harus dilakukan meski membebani APBD.

"Pasti jadi beban tapi itu enggak apa-apa, kan beban untuk kepentingan rakyat. Beban ini juga otomatis mengurangi beban yang sekarang kita tanggung," kata Djarot.

(Baca juga: Akhirnya DPRD DKI Keluarkan Rekomendasi Pinjaman Dana Fase II MRT )

Tadi malam, DPRD DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan rekomendasi pengajuan tambahan pinjaman PT Mass Rapid Transit.

Pinjaman itu digunakan untuk pengerjaan fase II dari Bundaran Hotel Indonesia ke Kampung Bandan sebesar Rp 22,5 triliun.

PT MRT juga mendapatkan rekomendasi tambahan pinjaman dari DPRD DKI untuk pengerjaan sisa proyek fase I sebesar Rp 2,5 triliun.