Kadis Pariwisata: Bukannya Saya Membela Diskotek Diamond, tetapi... - Kompas.com

Kadis Pariwisata: Bukannya Saya Membela Diskotek Diamond, tetapi...

Jessi Carina
Kompas.com - 14/09/2017, 15:30 WIB
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati belum bisa memastikan akan ada sanksi pencabutan izin bagi tempat hiburan malam Diamond.

Ini terkait dengan temuan alat hisab sabu saat polisi menangkap politisi Partai Golkar, IJP, di diskotek itu.

"Saya harus periksa apakah memang menggunakan (sabu) di dalam (diskotek) atau menggunakan di luar. Ketika ada penggerebekan urinnya terbukti. Itu kan harus saya lihat dulu, saya enggak berani nge-judges," kata Tinia di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/9/2017).

Diskotek Diamond sebelumnya telah diberi surat peringatan karena pernah kedapatan ada narkoba di dalamnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan, tempat hiburan malam yang dua kali kedapatan ada narkoba akan ditutup dan dicabut izinnya. Tinia ingin memahami duduk permasalahannya terlebih dahulu.

Baca: Djarot Minta Dinas Pariwisata Investigasi Temuan Narkoba di Diamond

Sebab, bisa saja pihak pengelola tidak mengetahui tamunya membawa alat hisab tersebut ke dalam diskotek. Dia membantah membela pengelola diskotek dalam hal ini.

Jika pengelola diskotek mengetahui adanya alat hisab sabu itu, maka Pemprov DKI tidak segan menjatuhkan sanksi.

"Bukannya saya membela ya, tapi ini kita akan ditempatkan sesuai dengan aturan dan pemeriksaannya dulu," kata Tinia.

Tinia menegaskan aturan yang tercantum dalam perda belum berubah. Artinya, diskotek yang kedapatan ada narkoba dua kali akan ditutup.

 

Baca: Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Tempat Politisi Golkar Ditangkap

Namun untuk memutuskan sanksi itu, dia ingin menyelidiki lebih lanjut terlebih dahulu. Apalagi, penangkapan politisi oleh polisi semalam tidak didampingi Dinas Pariwisata.

"Sekarang tetap kalau memang si pemilik diskotek itu ternyata dia mengetahui dan memfasilitasi, pasti kena," ujar Tinia.

Kompas TV Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, kepada pimpinan KPK, untuk meminta penundaan pemeriksaan ketua DPR Setya Novanto .

 

PenulisJessi Carina
EditorDian Maharani
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM