Permintaan Maaf Djarot atas Jakarta yang Masih Macet...

JAKARTA, KOMPAS.com- Pembangunan infrastruktur di Jakarta bisa dikatakan gencar selama pemerintahan periode 2012-2017. Sebut saja pembangunan underpass, flyover, jalan layang koridor 13 Transjakarta, light rail transit (LRT), hingga mass rapid transit (MRT).

Tidak hanya infrastrukturnya, pengembangan moda transportasi itu sendiri juga dilakukan. Misalnya seperti penambahan bus transjakarta, perluasan rute, bergabungnya KWK, Kopaja, hingga Metromini ke PT Transjakarta, dihapusnya angkutan bemo, dan yang lain.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpendapat, sebenarnya semua pembangunan itu sudah terlambat. Seharusnya pengembangan transportasi sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Seharusnya program pembangunan di Jakarta hari ini sudah dipikirkan bahkan pada 20 tahun sebelumnya. Jika hari ini pengembangan transportasi dilakukan secara "rombongan", Djarot minta maaf karena itu pasti berdampak kepada kemacetan di Jakarta.

"Saya mohon maaf di kesempatan ini karena keterlambatan Jakarta yang lama. Saya mohon maaf kalau sekarang masih banyak kemacetan. Trotoar juga belum ditata baik. Tapi kalau enggak begitu, kita selesai sudah. Dua tahun lagi kalau kita enggak ngapa-ngapain, telat lagi nih," ujar Djarot saat wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/10/2017).

Baca: Djarot Canangkan Pembangunan Trotoar Sudirman-Thamrin Sepanjang 6,6 KM

Djarot mengaku begitu kagum dengan keberanian Jokowi yang langsung melakukan groundbreaking MRT saat menjabat sebagai gubernur. Padahal, Djarot ingat saat itu banyak pro dan kontra mengenai wacana pembangunan MRT.

Djarot mengatakan keberanian semacam itu lah yang dibutuhkan oleh pemerintah. Hasilnya mungkin tidak bisa langsung dirasakan sekarang juga. Namun keputusan besar semacam itu berpengaruh kepada masa depan Jakarta.

"Keberanian kita dalam mengambil keputusan itu untuk jangka waktu ke depan," kata dia.

Andai saja tidak ada pembangunan dan pengembangan transportasi, Jakarta akan menjadi semakin terlambat.

Baca: Kerugian akibat Macet Jakarta Rp 67 Triliun Per Tahun, Ini Kata Pemprov DKI

Djarot ingin pemerintah saat ini memikirkan kondisi 20 tahun ke depan saat membuat kebijakan. Keputusan jangka panjang, itu yang tak kalah penting bagi Djarot. Semua itu agar Jakarta tidak terlambat lagi.

Hari demi hari, era pemerintahan Djarot semakin mendekati akhir. Djarot memang hanya penutup pada pemerintahan yang dimulai Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama.

Namun dia berharap fondasi yang dibangun pada pemerintahan ini soal transportasi akan memberi dampak positif pada Jakarta ke depan.