Wacana Pantai Ancol Gratis yang Layu Sebelum Berkembang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Di ujung masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melempar wacana untuk menggratiskan pantai Ancol bagi warga umum. Kata Djarot, rencana itu pernah dibahas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Ini sebetulnya sudah dibicarakan lama sama Pak Ahok waktu itu. Kemudian Pak Tjahjo Mendagri juga pernah berkomentar soal ini," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).

Setelah itu, Djarot pun meminta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan kajian atas wacana tersebut. Kajiannya bisa mengenai dampak pada keuangan perusahaan, keamanan, kebersihan, sampai kepada sistem yang digunakan jika itu gratis.

Djarot pernah mengusulkan agar tarif parkir Ancol tidak lagi dibuat flat seiring dengan gratisnya tiket masuk.

Dia usul tarif parkir dibuat progresif supaya bisa menjadi pemasukan tambahan bagi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dengan demikian, pemasukan dari tiket yang hilang bisa digantikan dengan uang parkir itu.

Baca: Dirut: Kalau Digratiskan, Dampaknya Terhadap Keuangan Ancol...

Beberapa hari setelahnya, Djarot meminta PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan uji coba gratis akses masuk ke pantai mulai 14 Oktober 2017.

"Saya minta tanggal 14 Oktober itu uji coba dimulai, gratis untuk orang yang masuk (Pantai Ancol), tapi kendaraan kena tarif parkirnya progresif. Itu fair. Kalau dia masuk ke wahana baru bayar," ujar Djarot seusai rapat bersama direksi BUMD.

Tidak bisa terwujud

Rencana pantai gratis 14 Oktober itu pun bagai layu sebelum berkembang. Sebab, Direkrut Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Paul Tehusijaran memastikan masuk Ancol tidak gratis pada 14 Oktober.

"Kajian masih kita tuntaskan, belum tuntas. Makanya yang pertama belum bisa tanggal 14 (Oktober), masih perlu waktu, musti kami siapkan," ujar Paul.

Pertimbangan yang mereka ambil terkait dampak Ancol gratis bagi keuangan perusahaan. Apalagi, PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan perusahaan Tbk yang harus memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.

"Kalau digratiskan dampaknya terhadap keuangan seperti apa? Kalau dampak keuangan itu membuat kinerja menjadi jelek, kan berarti kita harus sampaikan lewat RUPS dan sebagainya," ujar Paul.

Baca: Masuk Ancol Gratis Mulai 14 Oktober Dipastikan Tak Jadi

Khusus penerima KJP