Sandiaga: Untuk Siapa Pulau Reklamasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai belum ada keterbukaan mengenai proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sandi mempertanyakan peruntukan pulau reklamasi itu dan meragukan pulau reklamasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta.

"Untuk siapa tempat itu? Untuk anak-anak inikah? Bagaimana pendidikan? Apakah sarana pendidikan yang kami lihat di sini, gedung-gedung yang reyot akan terbantukan kepentingan segelintir orang? Kami memimpin untuk semua, bukan untuk segelintir orang," kata Sandi, usai berkunjung ke SDN 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).

(baca: Sandiaga Ragu Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Buka Banyak Lapangan Kerja)

Sandi menilai proyek reklamasi di Teluk Jakarta belum transparan. Karena itu, dia menyatakan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta waktu untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya rasa kami sama-sama memiliki niat yang baik. Husnudzon (berperasangka baik) saja. Tapi proses yang penuh keterbukaan dan berkeadilan harus kami hadirkan di Jakarta," ujar Sandi.

Penghentian proyek reklamasi merupakan satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies dan Sandi.