Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah melaporkan kepada anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta tentang instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno soal pemangkasan anggaran untuk sejumlah BUMD DKI. Instruksi itu menyusul kurangnya anggaran 2018 sebesar Rp 2,5 triliun yang harus dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI.

Salah satu cara untuk menutup kekurangan Rp 2,5 triliun itu adalah dengan tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMP) untuk lima BUMD DKI Jakarta.

"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam kembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov, bisa dengan kerjasama ke pihak swasta," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017).

"Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," tambah Saefullah.

Baca juga : Sandiaga Berencana Dorong BUMD DKI Melantai di Bursa Efek

Saefullah mengatakan, itu adalah usulan yang akan disepakati dalam rapat banggar ini. Selain penghapusan PMD 5 BUMD itu, PMD PT Jakpro terkait LRT Fase II juga akan dikurangi sebesar Rp 1,2 triliun. PT Jakpro juga akan diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja sebesar Rp 650 miliar beserta bunganya.

"Kemudian Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) ini dinaikan kurang lebih Rp 700 miliar sehingga Silpa jadi Rp 6,7 triliun," ujar Saefullah.

Dengan itu semua, kata Saefullah, kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun bisa teratasi.

"Sehingga dalam ringkasan kesepakatan yang telah kita, APBD kita rencananya dengan total Rp 77,50 triliun," kata dia.

Usulan Pemprov DKI untuk menghapus PMD lima BUMD belum disepakati dalam forum banggar. Setelah disepakati, barulah DPRD DKI dan Pemprov DKI akan menandatangani MoU KUA-PPAS.