Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Kebingungan dan Terwujudnya TGUPP Anies-Sandi...

Kompas.com - 28/12/2017, 06:45 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah diketahui. Akhirnya, keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan APBD untuk gaji timnya bisa terwujud.

Kemarin, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai anggaran itu. Titik temu akhirnya ditemukan.

"Kami apresiasi Kemendagri akhirnya memberikan bukan hanya izin, tetapi menyetujui bahwa ini (TGUPP) ada dan dibiayai dengan APBD," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Evaluasi dari Kemendagri awalnya agar kegiatan sebesar Rp 28 miliar itu tidak dimasukan ke dalam kegiatan Biro Administrasi. Sebab tugas dan fungsi Biro Administrasi dinilai tidak relevan dengan TGUPP.

Baca juga : Anies: TGUPP Itu Diperlukan dan Sah Adanya

 

Kemendagri menyarankan agar anggarannya menggunakan biaya penunjang operasional (BPO) kepala daerah.

Alih-alih menggunakan dana operasional, Pemprov DKI Jakarta akhirnya hanya memindahkan pos anggaran itu ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Anies ingin anggaran ini tetap diakomodasi dengan APBD agar lebih jelas.

"Pak Gubernur tetap menggunakan APBD supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas, dengan APBD penggunaannya," ujar Saefullah.

Baca juga : Anies: Kemendagri Setuju TGUPP Dibiayai APBD

Dulu, Anies memang pernah mengatakan ingin anggaran TGUPP masuk dalam APBD. Dengan dibiayai APBD, maka orang-orang yang bekerja dengan gubernur tidak bergantung kepada dana pihak lain. Apalagi orang-orang ini juga ikut memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan gubernur.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembukaan musrenbang RPJMD 2017-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembukaan musrenbang RPJMD 2017-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Kemendagri serahkan ke Anies

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menegaskan bahwa TGUPP adalah hak Anies. Pihaknya tidak berhak untuk memotong jumlah anggota TGUPP yang ingin direkrut Anies.

"Mau angkat TGUPP, mau (jumlah anggotanya) 1, 100, 1.000, silakan. Bahwa Kemendagri tidak punya kewenangan memotong jumlah, hanya prosedur penganggarannya ditemukan," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, tim khusus semacam itu biasa ada di instansi manapun. Baik di kementerian hingga di Pemprov DKI Jakarta. Seiring dengan adanya evaluasi Kemendagri yang terbaru, Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang ditekennya pada 28 November 2018.

Pergub itu direvisi sebagai tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang meminta pos anggaran TGUPP dialihkan dari Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Baca juga : TGUPP Era Anies-Sandi Tetap 73 Orang dengan Anggaran Rp 28 Miliar, tetapi...

Pergub TGUPP yang direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.dok. Pemprov DKI Pergub TGUPP yang direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Akhir kebingungan

Titik temu ini seolah menjadi akhir dari kebingungan Anies. Sebelum ini, Anies sempat beberapa kali memprotes hasil evaluasi soal TGUPP. Ketika itu Anies mengatakan Kemendagri bukan mencoret anggarannya, melainkan menghapus badan TGUPP.

Hal ini membuat Anies bertanya-tanya. Sebab, TGUPP sudah ada sejak zaman Joko Widodo menjadi gubernur Jakarta.

TGUPP juga ada saat Pemprov DKI dipimpin Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, bahkan ketika Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menjadi Plt gubernur. 

Baca juga : Mengapa Anggaran TGUPP Tak Pakai Dana Operasional Gubernur?

"Jadi, yang menarik begini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh, tuh. Kok, mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa?" ujar Anies, saat itu.

Anies mengatakan, konsistensi Kemendagri akan menjadi perhatian masyarakat. Apa yang dilakukan Kemendagri akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melihat konsistensi kementerian tersebut.

Kompas TV Anies - Sandi berjanji mengevaluasi anggaran yang bisa dihemat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran Mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran Mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut di Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut di Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi di Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com