Upaya Pemerintah Tanggulangi Banjir Jakarta dan Kendala yang Dihadapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi  banjir di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan guna mengatasi masalah menahun Jakarta itu, yaitu pembangunan bendungan, normalisasi sungai, pembangunan sodetan Ciliwung, dan tanggul laut raksasa.

Pemerintah pusat melalui Besar Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah membangun dua bendungan di Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan telah direncanakan sejak 2004 tetapi baru mulai terealisasi pada September 2017.

Bendungan Ciawi yang memiliki kontrak proyek Rp 757,8 miliar luas area genangannya 29,22 hektar dengan volume tampung 6,45 juta meter kubik. Sementara, Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektar.

Baca juga : Bagaimana Bendungan Ciawi dan Sukamahi Bisa Kurangi Banjir di Jakarta?

Dua bendungan itu akan mengurangi volume banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta. Waktu tiba air kiriman dari Bogor di Jakarta melalui pintu air Manggarai juga bisa diperpanjang selama 4 jam atau yang biasanya tiba dalam waktu sembilan jam, menjadi 13 jam.

Kedua bendungan tersebut ditargetkan konstruksinya selesai pada 2019.

"Jadi memarkirkan sementara air agar air yang turun tidak terlalu banyak. Jadi volume parkir sampai ke bawah dia akan berikan efek sekitar 12 persen (pengurangan debit air) untuk masuk ke Pintu Air Manggarai karena di bawah (dibantu dibuang) ke sungai-sungai. Jadi ada tambahan empat jam untuk air tiba. Warga juga bisa antisipasi banjir lebih lama," kata Kepala Satuan Kerja Bendungan BBWCC Agus Safari di kantornya di Jakarta, Jumat (9/2/2018) lalu.

Namun, pembangunan dua bendungan itu tidak berjalan begitu lancar karena terkendala biaya pembebasan lahan. Sejak mulai dibangun pada September 2017, konstruksi dua bendungan baru sampai lima persen.

Saat ini biaya pembebasan lahan masih ditalangi para kontraktor proyek sebesar Rp 230 miliar.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pekerja menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Selasa (26/9/2017). Proyek di kawasan itu memasuki tahap pemasangan dinding turap untuk menguatkan bantaran agar tidak longsor sekaligus sebagai salah satu antisipasi banjir.

BBWSCC bersama Pemprov DKI juga telah melakukan normalisasi Kali Ciliwung pada 2013-2017. Hasilnya, baru 16 kilometer (dari total 33 kilometer) aliran sungai sudah dinormalisasi.

Baca juga : Ditanya Normalisasi Sungai, Gubernur Anies Jawab Naturalisasi

Beberapa wilayah sudah mulai dinormalisasi, tetapi ada masakag dengan pembebasan lahannya. Contohnya di Bukit Duri, Manggarai, Kebon Baru, Pengadengan, Rawajati, Pejaten Timur, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidaracina, Cawang, Cililitan, dan Balekambang.

Normalisasi Bidaracina misalnya, dari 3 km panjang sungai yang hendak dinormalisasi, baru terealisasi 1,3 km. Begitu juga dengan normalisasi di wilayah Bukit Duri yang baru terealisasi 2,7 km dari 3,2 km panjang sungai.

Saat ini, pengerjaan normalisasi bantaran Kali Ciliwung dihentikan sementara. Hal itu dilakukan karena Pemprov DKI masih belum membebaskan lahan di sejumlah titik.

Pada 2017 BBWSCC bahkan mengembalikan Rp 40 miliar anggaran normalisasi karena tidak ada kepastian pembebasan lahan.

"Untuk sampai saat ini iya (normalisasi Ciliwung dihentikan sementara). Namun, jika nanti pemda sudah ada penambahan pembebasan lahan, tidak tertutup kemungkinan (normalisasi Ciliwung) bisa dimulai lagi di 2018 dengan melakukan revisi anggaran," kata Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air dari BBWSCC Fikri Abdurahman.