Menanti Anies-Sandi Rombak Pejabat DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan kepala dinas dan pejabat DKI lainnya sebentar lagi dapat dilakukan Gubernur-Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Anies Baswedan mengatakan, bukan tidak mungkin dia dan pasangannya Sandiaga Uno akan mengganti kepala dinas di Pemprov DKI yang dinilai kinerjanya belum memuaskan.

Namun, pergantian itu baru bisa dilakukan setelah dirinya menjabat sebagai gubernur DKI selama enam bulan. Anies-Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI pada Oktober 2017 lalu.

"Kalau dibilang tidak ada perubahan, salah, ya kan. Aturannya bagaimana sih coba? Aturannya adalah sesudah enam bulan. Kapan 6 bulannya? 15 April, ya tunggu saja menjelang 15 April," ujar Anies 8 Maret 2018 lalu.

"Anda jangan bayangkan merombak (kepala dinas) itu seperti mengganti di (perusahaan) swasta. Kalau di pemerintahan ada aturannya, kami taati prosedurnya," ucapnya lagi.

Anies mengakui bahwa ada kepala dinas yang kinerjanya dinilai belum memuaskan.

Namun, dia enggan membeberkannya di depan publik. "Kalau pun ada saya tidak umumkan di sini, tapi dibina, ditunjukkan kurangnya di mana, lebihnya di mana. Anda boleh cek, banyak yang dibina begitu. Saya tidak umumkan," kata Anies.

Baca juga : Ditanya soal Perombakan Kepala Dinas, Anies Bilang Tunggu Sampai April

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/3/2018).

Sejumlah pejabat kinerjanya disorot dalam beberapa waktu terakhir. Pertama yaitu Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita.

Komisi D DPRD meminta agar Indrastuty diganti lantaran ia tak menghadiri rapat bersama dinas-dinas lainnya. Rapat tersebut sampai batal karena Indrastuty sama sekali tak merespon panggilan DPRD.

Padahal, kehadiran BPPBJ sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membahas rendahnya penyerapan anggaran. Keterangan dari dinas-dinas sebelumnya mengungkapkan, penyerapan anggaran lamban lantaran proses lelang di BPPBJ yang juga lamban.

"Serapan kami rendah, nah ini nasib dipanggul BPPBJ. Kami ingin mendengar, kami minta semua hadir supaya bisa membahas tahapan itu. Kami ingin bersurat untuk mengganti kepala pimpinan," kata Ketua Komisi D, Iman Satria 5 Maret 2018 lalu.

Selain Kepala BPPBJ, ada juga Kepala Dinas Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman Djafar Muchlisin.

Sandiaga sempat menyindir Djafar ketika ditanya wartawan soal pemindahan pohon di Jalan Jenderal Sudirman. Wartawan mengeluhkan sulitnya mengonfirmasi Djafar.

"Anda mengikuti sederet pegawai Pemprov yang susah juga menghubungi Pak Djafar. Termasuk saya. Masukan buat Pak Djafar harus lebih gampang dihubungi," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Perombakan yang kemungkinan dilakukan setelah April 2018 nanti sebenarnya bukan yang pertama dilakukan Anies-Sandi. Pada 10 Januari lalu, Anies melantik delapan pejabat yakni Artal Reswan sebagai Asisten Pemerintahan Setda, Bambang Sugiyono sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman, Syamsudin Lologao sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Agus Suradika sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Baca juga : Alasan Anies Rotasi Besar-besaran Anggota Satpol PP DKI

Kemudian Rustam Effendi sebagai Kepala Biro Administrasi Setda, Faisal Syafruddin sebagai Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Herry Supardan sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Usmayadi sebagai Sekretaris Kota Pemerintah Administasi Kota Jakarta Timur.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa merombak PNS DKI pada 6 bulan awal masa jabatannya. Namun, perombakan itu harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sumarsono menjelaskan kondisi-kondisi mendesak yang membuat Anies-Sandi boleh merombak pejabat. Misalnya kalau ada pejabat yang memasuki masa pensiun.

Jabatan yang ditinggal harus segera diisi agar tidak mengganggu roda pemerintahan. Kondisi kedua adalah kalau performa pejabat tersebut sangat buruk.