Demo di Balai Kota, Warga Pulau Pari Tuntut Anies Selesaikan Sengketa Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Mereka menuntut Pemprov DKI membantu warga yang bersengketa dengan pihak swasta.

"Kami berharap Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) memberikan hak tempat hidup yang selama ini sudah ditempati masyarakat dan hak kelola yang selama ini sudah dilakukan swadaya oleh masyarakat Pulau Pari," kata salah satu orator, Edi Mulyono.

Edi mengatakan, belum ada perhatian Pemprov DKI terkait permintaan mereka.

Baca juga: Ombudsman Nilai Ada Kejanggalan pada Peralihan Lahan di Pulau Pari

Mereka mengaku sudah menyerahkan berbagai berkas sengketa itu ke Anies.

"Kemarin kami malah menyerahkan berkas kepada Pak Anies langsung. Kebetulan Pak RW yang menyerahkan datanya, tetapi belum direspon sampai saat ini," ujarnya. 

Warga sudah diminta bertemu Biro Hukum DKI.

Baca juga: Privatisasi Lahan di Pulau Pari, Sandi Akan Koordinasi dengan BPN

Kepada warga, Pemprov DKI hanya berjanji segera membantu mediasi.

"Tadi sudah masuk (bertemu perwakilan Biro Hukum DKI), cuma dibilang akan dibantu mediasi saja segera," kata Edi.

Sengketa ini berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan milik perusahaan tersebut.

Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.

Baca juga: Belum Ada Action dari Anies, Warga Pulau Pari ke Balai Kota Lagi

Warga menduga PT Bumi Pari Asri hanya ingin mencaplok pariwisata yang telah berkembang di Pulau Pari.

Sejak 1991, lahan di Pulau Pari menjadi sengketa antara masyarakat lokal dengan PT Bumi Pari Asri.

Perusahaan swasta itu mengklaim 90 persen lahan di Pulau Pari adalah milik mereka. Masalah kepemilikan lahan itu kemudian berkembang ke persoalan lain.

Warga Pulau Pari merasa terintimidasi di tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka menduga intimidasi itu berkaitan dengan kasus perebutan lahan.