Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ojek Online: Dulu Sehari Bisa Rp 500.000, Sekarang Segitu Seminggu...

Kompas.com - 28/03/2018, 14:20 WIB
Rima Wahyuningrum,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengemudi ojek online menjerit dengan tarif per kilometer Rp 2.000 yang dianggap tidak manusiawi. Tarif ini membuat penghasilan mereka menurun jauh, tidak "seberjaya" pada 2016.

Topan, salah seorang driver GrabBike, di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, menceritakan, saat pertama bergabung pada 2015, tarif per kilometer mencapai Rp 3.000. Menurut dia, saat ini hanya Rp 1.600.

Perbedaan tarif per kilometer ini membuat penghasilannya melorot jauh. Pada awal bergabung, dia bisa mendapat Rp 500.000 dalam sehari.

"Kalau dulu bisa Rp 6 juta sebulan pas 2016-an dan seharinya bisa Rp 500.000. Sekarang segitu (Rp 500.000) cuma bisa seminggu," kata Topan kepada Kompas.com, Rabu (28/3/2018).

Baca juga : Ojek "Online": Harus Banting Tulang untuk Rp 150.000 per Hari, Persaingan Sekarang Ngeri...

Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.
Hal ini juga dirasakan teman Topan, Darto. Menurut dia, penghasilan ojek online kini tidak lagi bisa menutupi. Sebab, mereka juga harus membeli bahan bakar, perawatan motor, dan sebagainya. Oleh karena itu, keduanya mendukung aksi teman-teman yang menuntut tarif per kilometer dinaikkan menjadi Rp 4.000.

"Kalau saya pribadi sepakat. Sebenarnya sih kurang per kilo Rp 1.600 sekarang. Perawatan motor, bensin, kuota juga enggak ketutup," kata Darto (45), pengemudi Go-Jek.

Baca juga: Pengemudi Menunggu Langkah Jokowi Atasi Perang Tarif Ojek "Online"

Ucok, pengemudi Go-Jek yang duduk di sebelah Darto, langsung mengamini.

"Saya sebulan bensin bisa Rp 500.000. Teman-teman di sini (pangkalan ojek online Jalan Panjang) enggak ada yang Premium, semuanya Pertamax," kata Ucok.

Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.
Dibandingkan dengan Ucok dan Topan, Darto sudah tidak menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama. Dia mengojek hanya sebagai pekerjaan sambilan.

Baca juga : Pinjamkan Ponsel ke Penumpangnya, Ojek Online Jadi Korban Pencurian

"Sekarang udah enggak ketutup kalau saya enggak sekalian buka (jualan) mie ayam. Makin ke sini makin tipis (pendapatannya)," ujarnya.

Mengenai persaingain antara operator ojek online, menurut ketiganya, hal itu tidak memberi pengaruh dengan penghasilan mereka. Mereka sepakat bahwa penumpang bebas memilih ojek mana pun. 

"Persaingan cuma ada di perusahaan saja, bukan di kita-kita (pengemudi)," kata Topan, yang diiyakan oleh Darto dan Ucok.

Baca juga: Menengok Penjualan Helm dan Jaket Mirip Seragam Ojek Online Setelah Grab Akuisisi Uber

Setelah ribuan pengemudi online melakukan aksi dan ditemui Presiden Joko Widodo, mereka berharap ada perubahan tarif. Tarif tersebut diharapkan bisa menguntungkan penumpang dan juga pengemudi.

Kompas TV Mereka berdiskusi langsung dengan presiden terkait tuntutan dan aspirasi para pengemudi ojek online.

"Kami ngikutin saja kalau memang memberikan perubahan buat kami. Kalau dari analisis kami, kalau kemahalan kasihan penumpangnya juga," kata Topan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com