JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku saat ini masih mencari pengganti Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Kusumajati. Ia belum menemukan pengganti yang sesuai.
"Sudah ada beberapa nama tapi ini lagi diverifikasi oleh panitia seleksi kami lagi ya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/4/2018).
Salah satu kesulitannya, kata Sandiaga, banyak yang enggan menempati posisi itu karena Dharma Jaya menjual daging babi.
"Kadang-kadang susah ditebak untuk mengisi pos-pos yang yang ya mestinya kalau di dunia usaha biasa," kata Sandiaga.
Baca juga : Belajar dari Kasus Dharma Jaya, DKI Kini Beri Tenggat Waktu Pencairan Dana Subsidi Pangan
Sandiaga mengatakan pengganti Marina dicari setelah ia dan Gubernur Anies Baswedan menerima surat pengunduran diri Marina.
Marina yang ditarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015, diminta membenahi perusahaan penyedia daging yang berdiri tahun 1985 itu.
Masalah pengunduran diri
Namun, masalah bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018.
Alasan Sandiaga ketika itu, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD.
Baca juga : Dirut Dharma Jaya Bicara soal Profesionalitas
Sebab program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.
Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat banggar di Komisi C, pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.
Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk tetap bisa menyediakan daging subsidi.
Kekhawatiran Marina jadi kenyataan. Dua minggu usai rapat itu, ia mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandiaga tak juga turun.
Kerja Pemprov DKI yang jadi lelet itulah yang mendorong dia menyatakan mundur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.