Sandiaga Sebut Kenaikan NJOP karena Pembangunan Real Estat dan Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya meningkatkan nilai jual objek pajak (NJOP) karena perubahan fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur.

Kenaikan NJOP tahun ini jika dirata-rata sebesar 19,54 persen.

"Untuk objek-objek PBB yang memiliki kenaikan di atas rata-rata pada umumnya dipengaruhi oleh misalnya adanya perubahan fisik lingkungan lahan dan tanah kampung menjadi perumahan real estat," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

Baca juga: Gubernur DKI Naikkan NJOP Sejumlah Daerah yang Banyak Pembangunan

Sandiaga mengatakan, kenaikan juga terjadi di tanah kosong yang dibangun menjadi kawasan perdagangan atau apartemen.

Selain itu, kenaikan juga disebabkan adanya pembangunan jalan yang menyebabkan zona dalam menjadi zona luar.

"Tiba-tiba ada dibangun jalan tol dan dibangun akses sehingga dari segi nilainya ada pertambahan secara signifikan," ujarnya. 

Baca juga: Sekda DKI Sebut NJOP Pulau C dan D Bisa Dievaluasi Tiap Tahun

Kenaikan NJOP, kata Sandiaga, adalah upaya penyesuaian yang belum dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Dengan naiknya NJOP di sejumlah titik, kata Sandiaga, akan memberikan rasa keadilan bagi warga di lokasi itu maupun di lokasi lainnya.

"Agar dipastikan ada keseimbangan baik dari satu lokasi ke lokasi yang lain walaupun berbatasan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan," ujar Sandiaga.

Baca juga: Sekda DKI: NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 Juta Sebelum Moratorium Dicabut

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Pemprov DKI menyatakan kenaikan NJOP itu juga keinginan dari masyarakat.

Masyarakat yang lingkungannya mengalami pembangunan pesat pada umumnya menginginkan kenaikan NJOP.