Sekda DKI: NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 Juta Sebelum Moratorium Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, beberapa alasan NJOP Pulau C dan D ditetapkan hanya Rp 3,1 juta per meter persegi. Saefullah mengatakan, kondisi pulau masih kosong dan moratorium masih berlaku ketika penetapan NJOP itu.

"Karena kemarin kan pulaunya masih kosong dan statusnya masih dalam moratorium, sekarang moratoriumnya sudah dicabut," ujar Saefullah di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Penetapan NJOP dilakukan pada September 2017. Sementara moratorium reklamasi 17 pulau resmi dicabut 5 Oktober 2017. Setiap pencabutan moratorium, NJOP Pulau C dan D bisa dievaluasi kembali. Saefullah mengatakan, evaluasi NJOP juga akan dilakukan setiap tahun.

Baca juga : Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Meski demikian, dia mengaku tidak tahu detil hitung-hitungan penetapan NJOP ini. Proses penetapan NJOP pertama ini dilakukan oleh tim appraisal.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah tiang pancang nampak berdiri di Pantai Pasir Putih Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/9/2017). Rencananya, di tempat ini akan dibangun jembatan penghubung dari Dadap ke Pulau C hasil reklamasi di pantai utara Jakarta.

Baca juga : Soal Reklamasi, Polisi Akan Panggil Tiga Pegawai BPRD DKI Lagi

"Hitung-hitungan detailnya ada di sana yang memberikan appraisal itu," ujar Saefullah.

Polisi sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selama proses penyelidikan, polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum menetapkan tersangkanya.

Baca juga : Sekda Minta PNS DKI Penuhi Panggilan Polisi soal Reklamasi

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.