Sekda Minta PNS DKI Penuhi Panggilan Polisi soal Reklamasi

Kompas.com - 10/11/2017, 09:09 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefulah meminta para pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta untuk mengikuti proses hukum terkait kasus NJOP Pulau C dan D. Jika dipanggil untuk pemeriksaan, mereka harus memenuhi panggilan itu.

"Saya rasa panggilan penegak hukum, kepolisian, yang dipanggil harus hadir," ujar Saefullah di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Saefullah meminta pejabat terkait untuk menjelaskan proses penetapan NJOP sesungguhnya. Dengan demikian, kasus ini bisa menjadi jelas. Saefullah juga ingin masyarakat mendapatkan informasi dengan utuh.

"Supaya bisa menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi, prosesnya seperti apa. Kadang-kadang orang tahunya sepotong-sepotong proses itu, prosesnya dijelaskan agar masyarakat juga tahu," kata Saefullah.

Baca juga : Soal Reklamasi, Polisi Akan Panggil Tiga Pegawai BPRD DKI Lagi

Kemarin, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Edi seharusnya diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selama proses penyelidikan, polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik menduga ada korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, hingga kini polisi belum menetapkan tersangkanya.

NJOP pulau C dan D ditetapkan Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Baca juga : Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

Megapolitan
205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

Megapolitan
Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

Megapolitan
Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X