Soal Reklamasi, Polisi Akan Panggil Tiga Pegawai BPRD DKI Lagi - Kompas.com

Soal Reklamasi, Polisi Akan Panggil Tiga Pegawai BPRD DKI Lagi

Akhdi Martin Pratama
Kompas.com - 09/11/2017, 16:24 WIB
Sejumlah pekerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian LHK menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah pekerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian LHK menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.comPolisi telah memeriksa tiga pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Rabu (8/11/2017).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiganya berlangsung 9 jam. Namun, pemeriksaan tersebut belum selesai.

"Jadi, kemarin tiga saksi yang sudah kami periksa sampai sekarang belum selesai, nanti akan kami jadwal ulang juga, jadi belum selesai pemeriksaannya. Jadi nanti akan kami panggil kembali," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Meski demikian, Argo belum dapat memastikan waktu ketiganya akan diperiksa kembali.

Baca juga: Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Dalam pemeriksaan selanjutnya, ketiga pegawai BPRD itu diminta membawa sejumlah dokumen yang diperlukan penyidik.

"Nanti dokumen-dokumen akan kami mintakan juga biar disiapkan," kata Argo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo YuwonoKompas.com/Akhdi Martin Pratama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
Namun, Argo enggan menjelaskan secara spesifik mengenai dokumen yang diminta penyidik kepada tiga pegawai BPRD DKI itu.

Adapun tiga pegawai yang akan diperiksa kembali adalah Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta  Joko, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta Yuandi, dan Staf BPRD Penjaringan Andri.

Baca juga: Kepala BPRD dan KJPP Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Reklamasi

Penyidik menduga ada tindak korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka.

Nilai jual obyek pajak (NJOP) Pulau C dan D ditetapkan Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan BPRD Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Baca juga: Polisi Bakal Periksa Tiga Pegawai BPRD DKI soal Reklamasi

Kompas TV Polisi masih menelusuri dugaan pelanggaran hukum terkait reklamasi.

PenulisAkhdi Martin Pratama
EditorKurnia Sari Aziza
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM