Sekda DKI: NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 Juta Sebelum Moratorium Dicabut

Kompas.com - 10/11/2017, 09:45 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, beberapa alasan NJOP Pulau C dan D ditetapkan hanya Rp 3,1 juta per meter persegi. Saefullah mengatakan, kondisi pulau masih kosong dan moratorium masih berlaku ketika penetapan NJOP itu.

"Karena kemarin kan pulaunya masih kosong dan statusnya masih dalam moratorium, sekarang moratoriumnya sudah dicabut," ujar Saefullah di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Penetapan NJOP dilakukan pada September 2017. Sementara moratorium reklamasi 17 pulau resmi dicabut 5 Oktober 2017. Setiap pencabutan moratorium, NJOP Pulau C dan D bisa dievaluasi kembali. Saefullah mengatakan, evaluasi NJOP juga akan dilakukan setiap tahun.

Baca juga : Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Meski demikian, dia mengaku tidak tahu detil hitung-hitungan penetapan NJOP ini. Proses penetapan NJOP pertama ini dilakukan oleh tim appraisal.

Sejumlah tiang pancang nampak berdiri di Pantai Pasir Putih Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/9/2017). Rencananya, di tempat ini akan dibangun jembatan penghubung dari Dadap ke Pulau C hasil reklamasi di pantai utara Jakarta.KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah tiang pancang nampak berdiri di Pantai Pasir Putih Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/9/2017). Rencananya, di tempat ini akan dibangun jembatan penghubung dari Dadap ke Pulau C hasil reklamasi di pantai utara Jakarta.
Kata Saefullah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang menunjuk tim appraisal tersebut untuk menentukan NJOP Pulau C dan D.

Baca juga : Soal Reklamasi, Polisi Akan Panggil Tiga Pegawai BPRD DKI Lagi

"Hitung-hitungan detailnya ada di sana yang memberikan appraisal itu," ujar Saefullah.

Polisi sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selama proses penyelidikan, polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum menetapkan tersangkanya.

Baca juga : Sekda Minta PNS DKI Penuhi Panggilan Polisi soal Reklamasi

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Megapolitan
Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Megapolitan
PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

Megapolitan
Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Megapolitan
BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Megapolitan
Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Megapolitan
Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Megapolitan
Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Megapolitan
Pelaksanaan Perda Covid-19 Menunggu Pergub yang Lebih Rinci

Pelaksanaan Perda Covid-19 Menunggu Pergub yang Lebih Rinci

Megapolitan
Pedemo UU Cipta Kerja Bakar Ban di Sekitar Patung Kuda

Pedemo UU Cipta Kerja Bakar Ban di Sekitar Patung Kuda

Megapolitan
Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Megapolitan
Antisipasi Ambulans Dipakai Perusuh, Polisi Koordinasi dengan Dinkes DKI

Antisipasi Ambulans Dipakai Perusuh, Polisi Koordinasi dengan Dinkes DKI

Megapolitan
Massa KASBI Mulai Padati Jalan Raya Pasar Senen

Massa KASBI Mulai Padati Jalan Raya Pasar Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X