JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan dalam setahun ke depan, pegawai dan seluruh layanan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat beralih ke Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
"Kami ingin ini dilakukan masif dan targetnya mungkin antara 6 sampai 12 bulan seluruh (pegawai) di lingkungan Pemprov, 70.000, dapat logo GPN dan ikut bergabung di sistem pembayaran ini," kata Sandiaga dalam sosialisasi GPN di Hotel Pullman, Thamrin, Jumat (27/7/2018).
Menurut Sandiaga, perubahan layanan dan pegawai Pemprov ini dapat didorong lewat instruksi yang jelas.
"Kalau layanan di DKI dengan instruksi yang jelas dan nanti akan diikuti ketentuan-ketentuannya," ujar Sandiaga.
Baca juga: Anies Minta Tempat untuk Ojek Online di Kantor Pemerintahan Disediakan Senin Depan
Adapun untuk warga DKI, Sandiaga berharap mereka bisa menukarkan kartu debitnya dengan kartu berlogo GPN. Warga DKI yang disasar antara lain pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kini bisa mengambil tunai di Bank DKI. Ia menargetkan warga mulai beralih secara bertahap.
"Tentunya untuk seluruh masyarakat akan memakan waktu," kata dia.
Adapun Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan pihaknya sendiri menargetkan di akhir tahun 2018, 30 persen nasabah bank beralih ke GPN.
"Jadi kita siapin sama-sama akhir tahun 30 persen dari bank-bank dan nasabah sudah berlogo ini. Pak Sandi bilang 12 bulan saya kira DKI bisa," ujar Trisno.
Baca juga: Gunakan GPN, Bank Bisa Hemat Rp 7,23 Miliar Per Hari
GPN merupakan sistem pembayaran terpadu yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka memudahkan transaksi antarbank di Indonesia.
Nasabah yang telah mengganti kartu debitnya dengan yang berlogo GPN bisa bertransaksi menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta di perangkat Electronic Data Capture (EDC) bank lain, dengan biaya lebih murah.
Selain itu, biaya yang dibebankan kepada merchant setiap transaksi melalui perangkat EDC untuk kartu berlogo GPN diturunkan. Penurunan biaya tercermin dari besaran Merchant Discount Rate (MDR) dari yang sebelumnya 2 sampai 3 persen kini jadi 1 persen.
Baca juga: Krisis Lahan Pemakaman Membayangi Ibu Kota
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.