Hibah Rp 40,2 Miliar untuk Himpaudi DKI Belum Cair, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencairkan dana hibah sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, Himpaudi belum melengkapi persyaratan administrasi, sehingga dana itu tidak bisa dicairkan.

"Himpaudi belum (cair) karena justru dari Himpaudi sendiri yang belum melengkapi salah satu kelengkapan dokumen yang dari Kemenkumham. Soal administrasi pokoknya, salah satu syaratnya itu," ujar Bowo di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).

Baca juga: Himpaudi DKI Pernah Ajukan Dana Hibah ke Ahok

Bowo menyampaikan, Dinas Pendidikan telah meminta Himpaudi untuk melengkapi syarat tersebut.

Jika Himpaudi tidak juga melengkapi syarat tersebut hingga berakhirnya tahun anggaran 2018, kata Bowo, Pemprov DKI tidak akan mencairkan dana hibah itu.

"Kalau mereka lebih cepat, ya, kami segera proses, tetapi kalau mereka tidak bisa penuhi, ya, mohon maaf kami juga tidak bisa (mencairkan hibah) karena syaratnya harus dipenuhi," kata Bowo.

Baca juga: Dana Hibah yang Diajukan Himpaudi DKI Awalnya Rp 87 Miliar

Hibah untuk Himpaudi ini sempat ramai diperbincangkan saat pembahahasan APBD 2018. Sebab, hibah itu tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018.

Hibah untuk Himpaudi baru muncul saat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD DKI.

Hibah itu rencananya akan digunakan untuk honor guru-guru di 6.700 PAUD di Jakarta. Setiap guru PAUD akan diberi honor Rp 500.000 per bulan.

Baca juga: Ini Alasan Himpaudi DKI Numpang di Kantor Penyalur Satpam

Pemberian hibah untuk honor guru PAUD ini untuk memenuhi visi-misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur non-aktif Sandiaga Uno pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017.