Wali Kota Bekasi: Kami hanya Minta Kewajiban DKI...

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak persoalkan besaran nilai proposal yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi.

Pria yang akrab disapa Pepen itu mengatakan, pihaknya hanya meminta kepada Pemprov DKI untuk melaksanakan saja kewajiban DKI sebagaimana yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Kota Bekasi tidak minta Rp 2 triliun tidak minta Rp 100 miliar. Kota Bekasi hanya minta kewajiban DKI, jadi tidak ada nilainya sebenarnya. Tidak dikasih pun tidak apa-apa, jadi janganlah dilihat besarnya," kata Pepen di Kota Bekasi, Sabtu (20/10/2018).

Bagi Pepen, nilai proposal yang diajukan Pemkot Bekasi yang sebesar Rp 2,09 triliun tersebut masih tidak sebanding dengan dampak yang diberikan DKI kepada masyarakat Kota Bekasi.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Dana Hibah untuk Kota Bekasi Tahun 2018

"Jangan kan Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun pun juga masih belum berarti bagi kehidupan, kelayakan, kesehatan masyarakat Bantargebang. Jadi bukan persoalan nilai," ujar Pepen.

Pepen menambahkan, Pemprov DKI tidak usah lagi persoalkan nilai. Menurut dia, pemprov DKI harus bertanggung jawab persoalan lingkungan di sekitar TPST Bantargebang.

"Kami sih lebih senang tidak usah ada angka-angka, DKI bangun saja apa yang menjadi kepentingan DKI," pungkas Pepen.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan Pemerintah Kota Bekasi sudah mengajukan proposal dana kemitraan pada 15 Oktober 2018. Nilainya mencapai Rp 2,09 triliun.

"Proposal masuk 15 Oktober dengan nilai Rp 2,09 triliun," ujar Premi.

Premi mengatakan dana tersebut digunakan untuk lanjutan proyek pembangunan flyover Rawapanjang dan Cipendawa. Saat ini pembangunannya sudah berjalan sebagian.