Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Blangko E-KTP di Jakarta Tak Seimbang dengan Permintaan

Kompas.com - 26/11/2018, 17:05 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma mengungkapkan, kendala pembuatan E-KTP di Jakarta adalah blangko yang tersedia tak cukup untuk memenuhi permintaan warga membuat E-KTP.

Ia menyebutkan, DKI Jakarta mendapatkan jatah blangko 20 ribu per minggu tetapi jumlah itu tidak mencukupi permintaan pembuatan E-KTP di Ibu Kota.

"Rata-rata 20 ribu per minggu tapi kadang lebih kadang kurang. Sekarang memang kebutuhan blangko kita cukup besar bukan hanya status yang mau membuat KTP, tapi untuk KTP rusak, hilang, ganti status, kan harus diubah semua KTP-nya. Terus yang pindah datang, jadi otomatis jumlahnya cukup besar," kata Dhany, Senin (26/11/2018).

Baca juga: Dirjen Dukcapil Heran Warga Masih Kesulitan Buat e-KTP di Jakarta

Dari 20 ribu jatah untuk Provinsi DKI Jakarta, Dinas Dukcapil harus membaginya ke enam wilayah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Namun pembagian tersebut tak sama rata karena disesuaikan dengan keperluan dan jumlah penduduk.

Dhany menambahkan, persediaan blangko di kantor kelurahan, kecamatan, maupun Dinas Dukcapil memang tak bisa serta merta dihabiskan. Selalu disisakan untuk keperluan dan permintaan mendesak.

"Ini jadinya PR lama harus diselesaikan. Karena distribusinya bertahap jadi penyelesaian juga harus bertahap. Kami pun belum tahu cara mengantisipasi warga yang tidak urgent maupun urgent itu kita tidak tahu. Jadi untuk menghabiskan blangko itu takut ada yang urgent," tambah dia.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan di Kantor Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keluhan itu terkait lamanya waktu yang dibutuhkan warga untuk mengurus berkas dan dokumen, terutama pembuatan E-KTP.

Lurah Pekayon Nunuk W mengatakan, keterlambatan itu disebabkan persediaan blangko yang tidak menentu di kantor kelurahan. 

"Kan itu (blangko) ada di (Dinas) Kependudukan, itu di Dukcapil. Itu blangkonya sama mereka dijatah, per minggu hanya berapa begitu," ujar Nunuk.

Karena adanya sistem jatah dari Dukcapil, pihak kelurahan tak bisa memastikan kapan E-KTP warga bisa diterbitkan.

Baca juga: Sudah Hampir 3 Bulan Urus e-KTP, Masih Masuk Daftar Tunggu...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com