Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Penetapan Tarif Bus Transpatriot Bekasi

Kompas.com - 08/12/2018, 13:09 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Bus transpatriot masih gratis, meskipun sudah beroperasi 12 hari sejak pertama kali mengaspal pada Senin (26/11/2018).

Padahal sebelumnya Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) selaku pengelola transpatriot menyatakan tarif gratis berlaku selama sepekan.

"Masih gratis hingga minggu depan, sampai Senin depannya lagi. Sekarang ini masih dilakukan metode besaran tarif," kata Juru Bicara PDMP Iqbal Daut saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Wali Kota Bekasi Kaji Besaran Subsidi Tarif Transpatriot

Iqbal mengatakan, selama sepekan, pihaknya mengkaji besaran tarif bus.

Namun, setelah sepekan, tarif bus belum juga ditetapkan dan warga masih bisa menikmati transpatriot secara cuma-cuma alias gratis. 

Tarif diusulkan Rp 3.500

Iqbal menjelaskan, tarf bus diusulkan Rp 3.500 untuk umum.

Usulan tersebut merupakan hasil rapat pihak PDMP dan unsur Pemerintah Kota Bekasi.

"Rapat ada hasil sifatnya hanya mengusulkan dan merumuskan yaitu besaran tarif berkisar antara Rp 3.500," kata Iqbal, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Terjebak Kemacetan, Bus Transpatriot Bekasi Tak Bisa Tiba Tepat Waktu

Dalam rapat tersebut juga diusulkan tarif transpatriot untuk pelajar dan mahasiswa sebesar Rp 2.000.

Tunggu penetapan wali kota

Tarif transpatriot belum bisa diputuskan karena masih menunggu keputusan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

"Usulan itu sudah masuk ke wali kota, sejauh ini masih menunggu keputusan wali kota," kata Iqbal.

Selama tarif transpatriot belum ditetapkan, maka operasional bus masih digratiskan.

Baca juga: Belum Ada Keputusan Wali Kota, Naik Transpatriot Masih Gratis

"Kalau belum ditetapkan kami gratiskan terus, karena dasar kita menetapkan tarif ya itu keputusan wali kota. Misalnya wali kota ingin gratiskan sampai akhir bulan agar warga bisa menikmati transpatriot, ya sudah kami sifatnya jalan terus sambil menunggu ketetapan (tarif) dari wali kota," ujar Iqbal.

Masih dikaji

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku sudah menerima usulan besaran subsidi yang harus dikeluarkan Pemkot Bekasi untuk tarif bus transpatriot.

"Sampai saat ini saya belum dapat (draf usulan tarif). Kalau (draf usulan) yang subsidi sudah (diterima) sekitar Rp 5.000," kata pria yang akrab disapa Pepen tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Buru Maling Kotak Amal Mushala Al-Hidayah di Sunter Jakarta Utara

Polisi Buru Maling Kotak Amal Mushala Al-Hidayah di Sunter Jakarta Utara

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Meninggal Dunia

Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Meninggal Dunia

Megapolitan
Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Megapolitan
'Update' Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

"Update" Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

Megapolitan
Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Megapolitan
Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Megapolitan
Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Megapolitan
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin 'Jogging Track'

Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin "Jogging Track"

Megapolitan
Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Megapolitan
Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Megapolitan
Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Megapolitan
15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com