ERP Tak Jadi Prioritas, Ini Cara DKI Buat Warga Beralih ke Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya akan menyiapkan push and pull factor lain selain menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk menanggulangi kemacetan.

Ia meyakini warga bisa didorong beralih dari kendararaan pribadi ke angkutan umum dengan cara lain.

"Enggak mutlak diselesaikan dengan ERP ya. Banyak tadi yang kami bicara bagian dari push and pull itu sendiri," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: ERP, Tak Lagi Jadi Prioritas Pemprov DKI Kurangi Kemacetan...

Sigit menjelaskan salah satu cara agar warga mau meninggalkan kendaraan pribadi dengan menaikkan tarif parkir di sekitar Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin.

Tingginya tarif parkir bisa membuat warga terpaksa naik kendaraan umum.

Selain itu, Sigit menilai perbaikan pelayanan angkutan umum bisa menarik masyarakat untuk menggunakannya.

Baca juga: Lelang ERP Molor, Anies Bilang Tak Ingin Bermasalah

"Sekarang adalah bagaimana kami bisa speed up layanan umum terintegrasi, itu yang paling penting sebetulnya," ujarnya. 

Sebelumnya, dua dari tiga perusahaan peserta lelang ERP mengundurkan diri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada ketidakdisiplinan dalam lelang tersebut. Ia kini tengah meminta pendapat hukum Kejaksaan Agung untuk menentukan nasib ERP.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Tetap Upayakan Realisasi ERP

Anies juga mengaku tak memprioritaskan ERP dalam penanganan kemacetan.

"Kita lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya," ujar Anies, Jumat (11/1/2019).

Sikap ini menuai kritik dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Ia meminta agar Anies merealisasikan ERP yang sudah direncanakan pemerintahan sebelumnya.