Anggota DPRD Dukung Pemprov DKI Tekan Pengembang Apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menekan pengembang apartemen. Ia meminta agar para penghuni apartemen bisa memilih pengelola sendiri.

"Harus kita dukung biar one man one vote," kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Selama ini, kata Bestari, banyak penghuni apartemen mengeluh telah ditindas oleh pengembangnya. Sertifikat kepemilikan warga kerap ditahan pengembang. Hal itu menyebabkan pengembang masih bisa menguasai pengelolaan.

Baca juga: Dikabulkannya Gugatan Penghuni Apartemen Kalibata City...

"Itulah proyek akal-akalan yang diberi izin sehingga mereka bisa mengatur waktu dan napasnya. Selama sertifikat belum diberikan, maka tetap aja dia yang akan atur. Padahal ini hanya strategi saja," kata Bestari.

Seharusnya ketika pembangunan selesai, pengembang mengembalikan pengelolaan apartemen ke para penghuni. Penghuni harus membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) yang kemudian mengatur pengelolaan apartemen.

"Itu kan bisnis besar, uang bulanannya besar, listrik berapa, itu kan uang gede. Seharusnya ketika pengembang selesai, dia angkat kaki dari sini," ujar Bestari.

Bestari berharap Pemprov DKI berani menindak pengembang yang nakal dan menindas para penghuni.

"Harus ada perjanjian bahwa ketika sudah selesai satu tower, serahkan langsung, tidak perlu intervensi (pengembang). Kalau enggak, enggak usah bangun," kata Bestari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan mempersulit pengembang dan pengelola rumah susun atau apartemen yang menyusahkan para penghuninya. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Pemprov DKI bisa tak menerbitkan izin atau sertifikat laik fungsi kepada pengembang yang mendominasi warganya.