Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesiapan Jakarta Utara Menjelang Pemilu 2019..

Kompas.com - 21/02/2019, 07:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama Polres Metro Jakarta Utara dan Kodim 0502/Jakarta Utara menggelar apel pengamanan Pemilu di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019) kemarin.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau mengingatkan warganya untuk menjaga kesatuan dan kerukunan dalam pesta demokrasi tersebut.

"Mari kita jaga kerukunan, mari kita jaga persatuan, karena yang namanya persatuan dan kesatuan ini siapa yang bisa memelihara kalau bukan kita semua," kata Syamsuddin. 

Baca juga: Mahfud MD: Pemilu Itu Hanya Jalan untuk Membangun Kemajuan, Tidak Usah Bertengkar

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menyebut, ada 43 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan dari total 4.653 TPS di Jakarta Utara.

Budhi menjelaskan, indikasi TPS dianggap rawan antara lain tingginya polarisasi pendukung antarkandidat serta lokasi TPS yang dinilai tidak aksesibel.

"Misalnya di situ terdapat cukup pendukung yang banyak yang seimbang, mungkin kalau Pilpres antara paslon nomor satu maupun paslon nomor dua," ujar Budhi.

Budhi menuturkan, TPS yang dianggap rawan akan dijaga lebih ketat dibanding TPS yang dianggap aman. Dua orang polisi akan disiagakan di TPS yang dianggap rawan.

Sedangkan di TPS yang dianggap aman hanya dijaga oleh seorang polisi. Budhi menyebut, TPS-TPS yang dianggap rawan itu tersebar di seluruh kecamatan di Jakarta Utara.

Kendati demikian, Budhi memastikan polisi bersama TNI dan Pemkot siap mengamankan jalannya Pemilu 2019.

"Kita bersama-sama awasi, kita bersama-sama mengamankan setiap tahapan dalam Pemilu ini sehingga dapat berjalan dengan baik," kata Budhi.

Baca juga: Pemilih Pemula Perlu Edukasi Pemilu di Sekolah, Bukan Kampanye

Adapun jumlah personel Polres Metro Jakarta Utara yang diturunkan dalam mengamankan TPS-TPS berjumlah 1.200 orang.

Jumlah tersebut belum ditambah dengan personel yang diperbantukan dari Polda Metro Jaya dan unsur TNI.

Kesiapan KPU

Sementara itu, pihak KPU Jakarta Utara telah memulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara sejak Senin (18/2/2019) kemarin dan ditargetkan rampung pada Maret 2019.

Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko menyatakan, logistik Pemilu di wilayah Jakarta Utara juga hampir lengkap.

"Dari semua item logistik, tinggal surat suara DPD yang belum sampai. Soal jumlah itu, kami koordinasi dengan DKI untuk bisa dilengkapi," kata Bahder di kantor KPU Jakarta Utara, Senin (18/2/2019).

Selain itu, ia menyebut berkas-berkas formulir yang diperlukan dalam pemungutan suara belum diterima.

Baca juga: Pemilu 2019, TPS di Magetan Dipastikan Ramah Disabilitas

Sementara itu, logistik lain seperti bilik suara, kotak suara, hingga tinta dan bantalan coblosan sudah diterima.

"Kotak suara, bilik, bantal coblos, tinta, terus ATK-nya sudah, sampul juga sudah. Ini satu lagi formulir C, C1, dan seterusnya itu belum," ujarnya.

Menurut rencana, logistik-logistik itu akan didistribusikan ke tingkat kecamatan pada Maret 2019. Logistik akan disimpan di GOR serta kantor kecamatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com