Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Isu Bekasi Gabung Jakarta, DPRD Disarankan Gelar Dialog Publik

Kompas.com - 19/08/2019, 18:59 WIB
Dean Pahrevi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyarankan DPRD Kota Bekasi untuk mengadakan dialog publik terkait isu bergabungnya Bekasi ke dalam DKI Jakarta untuk menjadi kota administrasi Jakarta Tenggara.

Trubus mengatakan, dialog publik antara Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat berguna untuk mendengarkan pendapat warga Kota Bekasi terkait isu tersebut.

Nanti, hasil dialog publik bisa dijadikan Pemerintah atau DPRD Kota Bekasi untuk menyatakan sikap secara resmi terkait isu itu.

Baca juga: Bekasi Ingin Gabung Jakarta, Anies: Biar Berproses di Pemerintah Pusat

"Ya DPRD nanti bisa lakukan dialog publik. Dalam dialog publik itu nanti didengarlah partisipasi publik kira-kira setuju atau enggak, misalnya gitu. Tapi kalau ada pro-kontra ada yang setuju dan tidak setuju itu hal biasa," kata Trubus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/8/2019).

Kemudian, saran DPRD Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi untuk membuat referendum terkait isu itu dirasa Trubus juga tidak perlu. Karena dengan DPRD mengadakan dialog publik, hal itu sudah resmi dan mewakili pendapat masyarakat.

"Kemudian yang harus dipersiapkan itu tentu kalau memang jadi ya, apakah perlu referendum seperti itu, saya kira tidak perlu referendum, tapi cukup DPRD yang menyatakan dan itu mewakili," ujar Trubus.

Menurut Trubus, bergabungya Bekasi ke wilayah DKI Jakarta menguntungkan kedua belah pihak dari berbagai aspek.

Baca juga: Beda Pendapat Warga soal Wacana Bekasi Gabung DKI Jakarta

"Karena dengan masuk DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, segala kebijakan lebih mendapat perhatian dari pemerintah pusat gitu kan, terutama pembangunan infrastruktur termasuk lapangan pekerjaan dan ini bagi Jakarta juga sangat menguntungkan juga, karena apa, tidak menjadi beban, seperti halnya sampah otomatis sudah menjadi bagian Jakarta," ujar Trubus.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga mengutarakan keyakinannya jika mayoritas warganya setuju dengan wacana penggabungan Bekasi ke DKI Jakarta sebagai wilayah administrasi Jakarta Tenggara.

Hal itu ia katakan seusai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com